Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menolak 4.156 usulan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disampaikan gubernur dan bupati/walikota, sejak Januari hingga Agustus 2020. Sebagian besar penolakan ini untuk menjaga netralitas pegawai yang berada di daerah penyelenggara Pilkada 2020.

"Bapak Mendagri dan Bapak Menpan-RB memiliki komitmen dan semangat yang sama untuk menjaga kualitas Pilkada pada 270 daerah di tahun 2020 ini dengan menghadirkan Netralitas ASN yang lebih baik," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam siaran persnya, Jumat (11/9).

Selain itu, dia menyampaikan, Tito juga telah memberikan 3.393 izin untuk pengukuhan, hasil seleksi terbuka dan promosi pegawai. Hal ini agar pelayanan publik tidak terganggu karena adanya kekosongan jabatan akibat pejabat yang tersandung kasus hukum atau meninggal dunia.

Akmal meminta para ASN fokus bekerja sesuai tugas masing-masing di masa Pilkada 2020. Dia menekankan netralitas ASN sangat diperlukan dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

"Netralitas ASN adalah salah satu faktor penentu dlm kualitas demokrasi dan kontestasi Pilkada 2020 ini, sehingga perhatian terkait Netralitas ASN ini harus mendapatkan prioritas," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta ASN, serta anggota TNI-Polri bersikap netral selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Adapun pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 daerah.

"Saya minta kepada aparat birokrasi, TNI dan Polri terus bersikap netral dan tidak memihak pada satu pasangan calon tertentu," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas, Selasa 8 September 2020.

Jokowi ingin agar kualitas demokrasi ditingkatkan meski Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. Selain protokol kesehatan, dia mengatakan pelaksanaan Pilkada 2020 juga harus memperhatikan netralitas aparat.

"Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang," ucapnya.

Seperti diketahui, Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pemungutan suara mulanya akan digelar pada 23 September 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Reporter: Lisza EgehamSumber: Liputan6.com