Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jadi Zona Rawan Corona, 5 Daerah di Kaltim Diminta Usulkan PSBB

Jadi Zona Rawan Corona, 5 Daerah di Kaltim Diminta Usulkan PSBB Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi. ©2019 Merdeka.com/saud rosadi

Merdeka.com - Permenkes No 09/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berisi 19 pasal, diteken Menteri Kesehatan Terawan, Jumat (3/4) lalu. Pemprov Kalimantan Timur mendorong lima daerah rawan sebaran corona untuk mengusulkan PSBB ke pemerintah pusat.

Kelima daerah berkategori rawan itu adalah Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga Minggu (5/4), ada 25 kasus positif Covid-19 di kelima daerah itu.

"Kita menunggu laporan Dinkes terkait kondisi kabupaten dan kota. Kalau Kaltim untuk keseluruhan PSBB, tidak. Tapi yang kategori rawan, yang memiliki kasus positif," kata Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi saat konferensi pers melalui video conference, Senin (6/4).

Kendati demikian, Hadi mengingatkan, pengajuan PSBB tentunya akan berkonsekuensi kepada dampak ekonomi daerah bersangkutan.

"Silakan kabupaten dan kota mengajukan itu. Konsekuensinya memang harus mempersiapkan terkait bantuan sosial, karena jalannya bersamaan. Jadi dengan PSBB pasti ada konsekuensi ekonomi," ujar Hadi.

"Pasti kita (Pemprov Kaltim) siapkan bantuan bagi masyarakat terpapar. Keputusan (PSBB) itu, tidak boleh menimbulkan keresahan. Terutama, bagi masyarakat yang kerja hari ini, makan hari ini. Jadi, penanganannya komprehensif," tambah Hadi.

Masih ditegaskan Hadi, pengajuan PSBB bukan dari Pemprov Kaltim, melainkan kabupaten dan kota. "Iya, kita fokus pada kelima daerah (rawan)," demikian Hadi.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
6 Februari Peringati Hari Anti-Sunat Wanita Sedunia, Ini Sejarahnya
6 Februari Peringati Hari Anti-Sunat Wanita Sedunia, Ini Sejarahnya

Peringatan ini menjadi bagian dari upaya PBB untuk menghapuskan pemotongan kelamin perempuan.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KKB Rampas 119 Kotak Suara di Intan Jaya Papua
KKB Rampas 119 Kotak Suara di Intan Jaya Papua

Sebelum merampas kotak suara, KKB memukul perangkat Distrik Hitadipa berinisial ZU.

Baca Selengkapnya
Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap
Bantuan Pangan untuk 3.583.000 Keluarga di Jateng Mulai Disalurkan Secara Bertahap

Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.

Baca Selengkapnya
13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'
13 Wilayah di Papua Rawan Jelang Pemilu 2024 & 5 di Antaranya Daerah Zona 'Merah'

Polda Papua juga akan menambah personel Brimob di sejumlah daerah guna memperkuat pengamanan, khususnya pada lima daerah yang menjadi fokus utama.

Baca Selengkapnya
Respons Pj Wali Kota Tanjungpinang Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah
Respons Pj Wali Kota Tanjungpinang Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Tanah

Polres Bintan, Polda Kepri resmi menetapkan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Kondisi Sehat, Bayi Korban TPPO di Tambora Usia 3 sampai 1 Tahun
Kondisi Sehat, Bayi Korban TPPO di Tambora Usia 3 sampai 1 Tahun

Motif ketiga pelaku memperdagangkan bayi-bayi malang itu hingga kini masih diselidiki.

Baca Selengkapnya