Jadi terdakwa, Wali Kota Medan segera dicekal

Merdeka.com - Wali Kota Medan Rahudman Harahap segera dicekal. Permohonan cekal akan dilayangkan kepada pihak Imigrasi dalam waktu dekat.

Pencekalan direncanakan setelah Kejati Sumut melimpahkan Rahudman sebagai tersangka perkara dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) Pemkab Tapanuli Selatan, ke Kejari Padangsidimpuan.

"Akan diajukan pencekalan," kata Kajari Padangsidimpuan H Fredy Azhari Siregar kepada wartawan di kantor Kejati Sumut, Jumat (12/4).

Sejak jadi tersangka tiga tahun lalu atau tepatnya 26 Oktober 2010, Rahudman belum pernah dicekal. Dia malah dikabarkan beberapa kali ke luar negeri.

Fredy juga memaparkan status Rahudman sudah menjadi terdakwa. "Sesuai aturan, Rahudman sudah jadi terdakwa, karena jika sudah dilimpahkan tahap dua, maka dia berstatus terdakwa," jelasnya.

Sementara itu, Kejari Padangsidimpuan masih akan melakukan penelitian berkas yang sudah P21. Jika yakin semuanya lengkap, mereka segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Tipikor Medan.

"Tapi masih bisa SP3, kecuali jika sudah di pengadilan," jelas Fredy.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumut, Ikrimah Hamidy, yang diminta komentarnya mengenai status terdakwa Rahudman Harahap, menyatakan penonaktifan kepala daerah merupakan wewenang Kemendagri.

"Soal penonaktifan Wali Kota Medan yang sudah berstatus terdakwa, kami tidak terlibat. Administrasi itu wewenang Kemendagri," jelas Ikrimah.

Dia menambahkan, DPRD Medan sifatnya hanya menunggu perkembangan. Mereka bisa saja bertanya kepada kejaksaan mengenai status Rahudman.

"Tapi seharusnya kejaksaan yang memberitahukan ke Kemendagri dan Dewan," sebut Ikrimah.

Seperti diberitakan, Kejati Sumut melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka kasus dugaan korupsi TPAPD Pemkab Tapsel pada 2005 ke Kejari Padangsidimpuan.

Rahudman dijadikan tersangka pada 26 Oktober 2010. Dia diduga terlibat korupsi TPAPD di Pemkab Tapanuli Selatan 2005, saat menjabat Sekda Tapanuli Selatan. Dia dan bawahannya, Amrin Tambunan, ditengarai merugikan negara Rp 1,5 miliar.