Isu Duet Prabowo-Jokowi, Projo: Kayaknya Tidak Mungkin

Merdeka.com - Wacana paket pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi perhatian Relawan Pro Jokowi (Projo). Bendahara Umum Projo, Panel Barus menyangsikan Jokowi akan maju kembali di Pilpres 2024 sebagai Cawapres.

Barus mengaku masih terlalu cepat menyimpulkan Jokowi akan maju kembali di Pilpres 2024, meski sebagai Cawapres. Meski tidak ada dalam konstitusi melarang Presiden dua periode maju kembali menjadi cawapres.

"Cawapres tidak mungkin, walaupun dibolehkan konstitusi. Sementara capres tidak diizinkan (konstitusi)," ujarnya kepada wartawan, Kamis (29/9).

Barus juga menegaskan wacana paket Prabowo-Jokowi di Pilpres 2024 kemungkin kecil akan terjadi. Barus mengaku yakin Jokowi akan berpegang teguh pada konstitusi.

"Enggaklah itu (paket Prabowo-Jokowi). Namanya usulan biar aja. Kayaknya tidak mungkin," tegasnya.

Yakin Jokowi tidak maju lagi di Pilpres, Barus mengaku saat ini gabungan relawan Jokowi sedang fokus menjaring sosok capres yang diinginkan masyarakat. Rencananya gabungan relawan Jokowi akan menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) II di Celebes Convention Centre (CCC) Makassar pada Minggu, 2 Oktober 2022.

Barus mengatakan setelah sukses menggelar Musra di Jawa Barat, kali ini akan digelar di Sulsel pada 2 Oktober 2022. Nantinya dalam Musra II Sulsel ini, akan dihadiri Presiden Jokowi.

"Musra Indonesia sekarang masuk ke putaran kedua. Musra kedua adalah lanjutan di Jawa Barat pada 28 Agustus 2022 kemarin," ujarnya.

Barus menjelaskan pelaksanaan Musra menjadi ruang bagi rakyat Sulsel untuk menunjukkan arah politiknya di Pilpres 2024. Barus menegaskan posisi Relawan Jokowi hanya sebagai fasilitator.

"Musra II Sulsel ini kepanitian daerah memastikan, bahwa yang bermusyawarah adalah rakyat. Bukan Relawan Jokowi (persertanya), tapi fasilitatornya (Musra II) Relawan Jokowi. Pesertanya rakyat Sulsel dari 24 kabupaten/kota di Sulsel," kata dia.

Ia mengungkapkan dalam Musra II Sulsel nantinya, akan dihadiri 25 ribu orang. Dia menyebut pelaksanaan Musra II Sulsel akan mempunyai kejutan tersendiri dibandingkan saat di Jawa Barat.

"Setiap provinsi karakteristiknya berbeda-beda. Punya aspirasi, pandangan, pendapat sendiri. Maka dari itu kami anggap penting Musra ini sehingga (akan) kami gelar di 34 provinsi," tuturnya.

Barus menjelaskan pelaksanaan Musra digelar bertujuan untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat dalam menentukan nasib bangsa ke depan. Dalam Musra nantinya akan dilihat seperti apa harapan rakyat untuk calon pengganti Jokowi.

"Tujuan Musra ini sangat sederhana yaitu memberikan ruang bagi rakyat agar terlibat mempercakapkan nasib bangsa ke depan meliputi program prioritas harapan, karakter kriteria pemimpin, siapa nama calon yang akan dipilih (Pilpres) 2024," bebernya.

Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) ini menegaskan Musra juga sebagai bentuk ruang demokrasi bagi rakyat. Alasannya, melalui Musra partisipasi publik akan menjadi roh bagi Demokrasi.

"Inilah upaya agar rakyat bisa bertukar pendapat mengenai urusan kebangsaan kita. Tidak hanya nama (capres), tapi juga program-program untuk kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Barus menyebutkan dalam Musra II Sulsel nantinya akan dibahas soal agenda kebangsaan, program prioritas rakyat, karakteristik pemimpin harapan rakyat, dan nama-nama Capres-Cawapres yang diinginkan rakyat.

"Apa yang menjadi hasil Musra II itulah potret, rekaman paling jujur keinginan rakyat Sulsel. Urusan capres bukan saja urusannya elite politik, tetapi harus menjadi urusan rakyat," jelasnya.

Sementara Ketua Panitia Musra II Sulsel, Herwin Nini Ala menambahkan pihaknya sudah mempersiapkan seluruh fasilitas untuk pelaksanaan Musra tersebut. Ia mengaku saat ini pihaknya sedang menyiapkan barcode agar nantinya peserta Musra II bisa berpartisipasi mengisi kuesioner tentang program prioritas harapan, karakter kriteria pemimpin, dan siapa nama capres yang akan dipilih tahun 2024.

"Semua kebutuhan fasilitas untuk bermusyawarah kita sudah siapkan. Saat ini evaluasi kami soal barcode sebanyak 15 ribu," ucapnya.