Istana: Masa kami harus percaya pada Wikileaks
Merdeka.com - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha tak yakin dengan informasi yang disebar Wikileaks soal peran Ibu Negara Ani Yudhoyono. Menurutnya, data Wikileaks itu tak dapat dipercaya.
"Masa hal seperti ini harus kami tanggapi. Karena sumber informasinya juga kan tidak jelas. Sebutkan itu Wikileaks. Tapi ya kita enggak tahu, masa kita harus percaya pada Wikileaks. Karena sumber berita yang harus kita perhatikan, harus kita tanggapi ya sesuatu yang sudah jelas ada ya," ujar Julian di Jakarta, Senin (16/12).
Julian malah mempertanyakan kredibilitas Wikileaks. "Nah, kami harus mengatakan kami tidak percaya pada sumber berita yang dilahirkan dari organisasi yang juga masih kita pertanyakan kredibilitasnya," kata Julian.
Menurutnya, semua artikel yang ditulis oleh Wikileaks soal pengaruh Ani Yudhoyono semua tidak benar. "Terus terang kami melihat tidak ada sesuatu yang benar dalam artikel tersebut," ujarnya.
Data Wikileaks itu dikutip oleh media The Australian pada Sabtu (14/12). Sejak berita itu muncul, beberapa menteri dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membantah informasi tersebut.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut JK, alangkah baiknya bila Bawaslu menindaklanjuti laporan tersebut
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan merespons acara Desak Anies di Yogyakarta dibatalkan mendadak.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, ada dua hal yang membuat AMIN tidak melakukan kampanye di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaSelain itu, terjadi manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan untuk mengubah pilihan.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya mengatakan seorang presiden dan wakil presiden diperbolehkan berkampanye sesuai undang-undang.
Baca Selengkapnya