Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau para penggerak HAM (Hak Asasi Manusia) yang berada di dalam maupun luar negeri tidak melihat sebelah mata insiden penembakan puluhan pekerja di Papua. Sebab, ia menilai tindakan kelompok separatis di wilayah timur Indonesia sudah melampaui batas.

"Saya mengimbau pada penggerak HAM di dalam negeri maupun luar negeri untuk melihat situasi dengan mata terbuka. Jangan mata sebelah karena 31 warga masyarakat sipil yang tidak berdaya, dengan niat baik untuk bekerja, mensejahterakan masyarakat Papua, tapi justru menjadi korban dari perilaku tidak beradab," tegas Moeldoko kepada wartawan di kantornya, Rabu (5/12).

Ia meminta pegiat HAM juga melihat dari sisi aksi kelompok separatis yang sudah kelewat batas. "Ini hal yang sangat penting untuk kita atensi bersama. Kalau ada siapapun dari kelompok mana pun, baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mendukung gerakan seperti ini, maka mereka bagian dari kelompok atau segelintir orang yang mendukung aksi-aksi kekerasan atau brutal," tegasnya.

"Ini sebuah pesan yang saya kirim agar kita sungguh-sungguh melihat situasi ini dengan cara-cara jernih, bukan miring. Ngomong saya agak tinggi karena saya memang mantan Panglima TNI yang mengelola keamanan," tambahnya.

Minta TNI-Polri Tak Terprovokasi

Selain itu, Moeldoko juga berpesan kepada prajurit TNI-Polri yang dikirim ke Papua agar tidak terprovokasi dan menjalankan misi secara proposional.

"Perlunya TNI-Polri tidak terprovokasi. TNI-Polriharus tetap menjaga profesionalitas dan bekrja secara proposional. Tidak boleh terpancing, kita harus menunjukkan bahwa kita prajurit-prajurit yang beradab," tegas Moeldoko.

"Ini bukan sekedar dilakukan oleh aksi kelompok kriminal bersenjata, tapi ini sudah aksi-aksi boleh saya katakan sebuah gerakan OPM. Untuk itu, saya juga mengimbau jangan ada sebuah standar ganda yang diterapkan pada perilaku seperti ini."

Ia menegaskan misi aparat saat ini mengembalikan situasi keamanan di Papua kembali kondusif.

"Pembangunan harus tetap berjalan. Upaya-upaya pemerintahan Jokowi untuk segera menyamakan kondisi dalam konteks pemerataan pembangunan ini adalah tidak mengenal situasi. Untuk itu, walau pun kita diganggu, pemerintahan tetap berjalan. Karena ini jadi kebutuhan besar masyarakat Papua, bukan sekelompok kecil orang-orang bersenjata," tuturnya.

Berkaca pada peristiwa tersebut, Moeldoko mengimbau perusahaan maupun BUMN yang sedang bekerja harus dikawal TNI-Polri. "Agar pembangunan tetap berjalan baik."

"Apa yang dilakukan Istaka Karya ini membangun jalan kurang lebih 278 kilometer untuk membuka Wamena sampai Agats. Karena daerah di Nduga, Papua cukup tertinggal, daerah terbelakang terisolasi, dan daerah relatif tidak aman. Harapannya dengan pembukaan akses jalan ini semuanya bisa terkomunikasi dengan baik, barang-barang tidak mahal. Itu upaya pemerintah yang dijalankan," katanya.