Merdeka.com - Kepala Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, pemerintah belum membahas lebih lanjut soal wacana rekonsiliasi terkait kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Pemerintah akan meminta maaf kepada keluarga yang menjadi korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Adapun alasan ditempuh jalur nonyudisial, lantaran proses yudisial sudah pernah ditempuh tetapi tidak membuahkan hasil.

"Belum dibahas," kata Teten di Istana, Jakarta, Jumat (25/9).

Lebih lanjut, Teten enggan membeberkan alasan mengapa pemerintah belum membahas rekonsiliasi kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.

"Pokoknya belum. Belum dibahas saja," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pemerintah sedang mematangkan format permintaan maaf kepada korban pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) di masa lalu. Pengkajian format tersebut melibatkan banyak pihak.

"Kita sudah kumpulkan Komnas HAM, Menkum HAM, Polri, panglima semua. Jadi apa, kita sedang menyusun itu sekarang ya, sudahlah, kita tinggalkan masa lalu, sekarang bergerak maju ke depan, kita cari solusi terbaik," kata Yasonna di DPR, Jakarta, Jumat (14/8).

Menurut Yasonna, banyak kasus pelanggaran berat HAM sudah diproses tetapi tidak pernah dituntaskan. Oleh sebab itu, pemerintah ingin kasus-kasus pelanggaran berat HAM di masa lalu dianggap selesai.

"Kan penyelesaiannya yudisial dan nonyudisial, kita tempuh nonyudisial, kita sedang menyusun bagaimana formatnya, kita kan sudah berapa kali ketemuan," jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui proses rekonsiliasi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan saat sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Jumat (14/8).