Merdeka.com - Kuasa Hukum Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Gunawan Raka meyakini bila proses penyidikan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap kliennya, melenceng dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan Kapolri. Hal itu disampaikannya usai menjalani sidang praperadilan penetapan tersangka Napoleon atas kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (1/10).

"Kita tetap optimis karena kita meyakini proses penyidikan itu tidak sesuai Perkap, tidak sesuai KUHP," kata Gunawan.

Kemudian, Gunawan juga yakin majelis hakim PN Jaksel akan mengabulkan gugatan praperadilan tersebut karena pihaknya sudah memberikan 38 alat bukti surat, dan alat bukti berupa keterangan ahli hukum pidana.

Bahkan, menurutnya beberapa dokumen yang diajukan pihak Termohon, dalam hal ini Bareskrim Polri, justru mendukung apa yang mereka dalilkan. Sehingga pihaknya optimis semua proses yang mereka tempuh selama satu pekan ini akan membuahkan hasil positif.

"Itu sudah kita buktikan dengan alat bukti surat, alat bukti saksi juga sudah, dan beberapa dokumen yang diajukan oleh Termohon juga mendukung apa yang kita dalilkan. Jadi kita cukup yakin semua proses yang kita tempuh ini mudah - mudahan pembuktiannya bisa diterima sebagai dasar untuk membuat putusan yang adil," tutur Gunawan.

Sidang Dilanjutkan Besok

Sementara itu, persidangan akan kembali dilanjutkan pada Jumat (2/10) besok sekitar pukul 09.30 WIB. Agenda sidang besok adalah kesimpulan dari perkara tersebut.

"Sidang pada Jumat pukul 09.30 WIB dengan agenda kesimpulan dari kedua belah pihak," kata hakim ketua, Suharno di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Dalam perkara kasus dugaan gratifikasi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra, sejauh ini penyidik Dittipikor Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka. Keempat tersangka yakni, eks Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte, Kakorwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi.

Penyidik menetapkan Djoko Tjandra dan Tommy sebagai tersangka pemberi gratifikasi atau suap. Sedangkan, Napoleon dan Prasetijo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Dalam pengungkapan kasus tersebut penyidik telah menyita sejumlah barang bukti. Beberapa barang bukti yang disita yakni uang senilai 20 ribu USD, surat-surat, handphone, laptop dan CCTV.

Adapun, penyidik sendiri berencana akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Agung RI dalam waktu dekat ini.

Setelah sebelumnya Kejaksaan Agung mengembalikan berkas perkara tersebut ke penyidik lantaran dinilai belum lengkap atau P19.