Merdeka.com - Kabareskrim Komjen Sutarman diprediksi bakal mulus menjalani uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon tunggal Kapolri di Komisi III DPR pekan depan. Sejumlah anggota komisi bidang Hukum dan HAM itu mengapresiasi kinerja Sutarman selama ini.

Pandangan berbeda dikemukakan Indonesia Police Watch (IPW). Sutarman dinilai salah satu petinggi Polri yang pernah menyulut perseteruan dengan KPK saat kasus korupsi proyek Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

"Jika Sutarman terpilih menjadi Kapolri menggantikan Timur Pradopo, hubungan Polri dan KPK akan memburuk. Selain itu KPK bisa 'lumpuh' sebab sumber SDM penyidik KPK berasal dari Polri," kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10).

Untuk itu, kata dia, partai-partai di parlemen yang mengaku reformis dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan Sutarman menjadi Kapolri. Dia menambahkan, bila perlu menolak dan mengembalikan pencalonan Sutarman ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Neta berpandangan Sutarman pernah menyatakan pasang badan dalam kasus Simulator SIM yang melibatkan mantan Kakorlantas Polri, Irjen Djoko Susilo beberapa waktu lalu. Dalam kasus ini, hubungan KPK dan Polri sempat memanas, sampai-sampai SBY harus turun tangan.

"Panasnya hubungan Polri dengan KPK pernah terjadi saat Kabareskrim Sutarman pasang badan dalam kasus korupsi Simulator SIM," imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, Sutarman juga turut andil dalam kasus kriminalisasi penyidik KPK, Novel Baswedan. Kala itu, Novel sempat hendak dibekuk Bareskrim karena dituduh membunuh saat Novel berdinas di Bengkulu.

"Lalu berlanjut pada kriminalisasi terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dan saat itu para pimpinan KPK ramai-ramai pasang badan untuk Novel. Konflik ini mereda setelah Presiden SBY turun tangan," tegas dia.

Bahkan Neta menilai pencalonan Sutarman sebagai salah satu bentuk untuk melumpuhkan KPK. Apalagi, kata dia, mayoritas penyidik KPK berasal dari Polri.

"Bukan mustahil ada misi untuk melumpuhkan KPK di balik semua ini, mengingat sumber SDM penyidik KPK berasal dari Polri. IPW mengkhawatirkan misi di balik semua ini adalah untuk mengkebiri kelanjutan penanganan kasus korupsi Century dan kasus korupsi e-KTP," tutur dia.

"Artinya, nuansa politik di balik penggantian Timur Pradopo ini sangat kental. Untuk itu partai-partai yang mengaku reformis dan komit dalam pemberantasan korupsi harus mencermatinya dan menolak Sutarman jadi kapolri," pungkasnya.