IPW sebut Andi Narogong sempat tawarkan proyek ke Polri
Merdeka.com - Keberadaan pengusaha Andi Naragong hingga kini masih menjadi misteri. Andi disebut jaksa penuntut mempunyai andil cukup penting dalam kasus korupsi mega proyek e-KTP yakni sebagai pengusaha yang biasa menjadi menyediakan barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
Di samping itu Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane mengungkapkan hal lain. Neta mengatakan jika Andi mendapatkan enam proyek senilai Rp 600 miliar di tubuh Korps Bhayangkara.
"Bahkan saat ini, satu dari keenam proyek itu sudah masuk dalam tahapan proses 'penawaran'," ujar Neta dalam siaran persnya, Kamis (16/3).
Neta melanjutkan, enam proyek tersebut berhubungan dengan teknologi mambis, yakni alat pengungkapan identitas melalui sidik jari. "Jika dicermati proyek ini hampir sama dengan e-KTP yang bermasalah," tuturnya.
Proyek mambis sendiri, lanjut Neta, yang digarap Andi adalah pengembangan alat itu sendiri dan face recognation mobile untuk Polda Aceh, Sumut, dan Riau senilai Rp 100 miliar. Untuk Polda Kepri, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung dan NTB senilai Rp 100 miliar.
Kemudian, Polda Metro Jaya Rp 100 miliar. Sementara untuk Polda Jateng-DIY Rp 100 miliar. Untuk Polda Jatim Rp 100 miliar dan untuk Pusat Data Penguatan Mambis di Jakarta Rp 100 miliar.
Untuk itu, IPW mendesak agar Polri membatalkan seluruh proyek yang bakal digarap Andi. Karena dikhawatirkan, kinerja Andi akan sama seperti ia menangani proyek e-KTP.
"IPW mengimbau Polri segera membatalkan agar Polri tidak terbelit masalah e-KTP," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaAndrian menyebutkan polisi terus berupaya menyukseskan Pemilu 2024 secara damai, aman dan sejuk
Baca SelengkapnyaKehadiran polisi yang bertugas dengan menyesuaikan perkembangan teknologi diyakini dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaPolri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaSeorang anggota polisi melepaskan tembakan usai diancam golok orang tak dikenal. Ini kronologinya.
Baca SelengkapnyaSebanyak ribuan personel dikerahkan termasuk tim K-9 dari Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.
Baca SelengkapnyaMelalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca Selengkapnya