Merdeka.com - Indonesia Police Watch (IPW) menilai wajar saja mantan Kabareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji meminta perlindungan Polda Jawa Barat saat akan dieksekusi oleh jaksa gabungan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Pasalnya dalam kasus Susno, memang ada kontroversi akibat ketidakjelasan surat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung," kata Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (25/4).

Dari kontroversi tersebut, kata Neta, timbul perbedaan pendapat antara kubu Susno dengan kubu kejaksaan yang akan melakukan eksekusi.

Dia menambahkan dalam kondisi polemik yang semakin meninggi itu serta guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka polisi memang harus turun tangan sebagai mediator.

"Kebetulan TKP-nya di Jabar dan korbannya adalah Susno Duadji sebagai purnawirawan Polri," katanya.

Karena itu, lanjut Neta, langkah Polda Jabar tersebut merupakan langkah yang tepat serta polemik hukum akibat tidak jelasnya isi surat MA itu harus diselesaikan dahulu. IPW mengusulkan kejaksaan harus meminta penjelasan dan ketegasan dari MA atas suratnya itu.

"Sebaliknya kubu Susno mempersoalkan surat MA dan surat perintah eksekusi penangkapan dari kejaksaan ke PTUN agar semuanya ada kejelasan," katanya.

Barangkali, imbuh Neta, solusi tersebut harus ditempuh sebelum ada keputusan yang tegas sebaiknya kejaksaan tidak memaksakan diri untuk melakukan eksekusi. "Jadi dalam hal ini, Polda jabar tidak bisa dinilai berusaha melindungi Susno," katanya.