Merdeka.com - Polri didesak menindaklanjuti pengusaha yang mengatur Korps Bhayangkara. Adanya ‘Kapolri Swasta’ yang mengatur proyek hingga mutasi Polri itu sebelumnya diungkapkan Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding dalam rapat kerja dengan Kemenkum HAM, Polri, dan Kejaksaan Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).

"Tujuannya agar Polri benar-benar promoter. Apalagi dia menerima laporan, bahwa pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja dan hal itu adalah fakta yang terjadi dan Sarifuddin bukan mengada-ada," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane saat dihubungi merdeka.com, Rabu (25/6).

Menurut Neta, kabar pengusaha yang mengatur proyek dan mutasi Polri itu bukanlah hal baru. Bahkan sudah menjadi rahasia umum di kepolisian.

"Apa yang katakannya itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan kepolisian. Namun rahasia umum ini menjadi baru, karena dibuka di forum resmi di dalam rapat dengan Komisi III. Harusnya paparkan inisial Kapolri swasta tersebut,” ujar Neta.

Menurutnya, penyebutan inisial ‘Kapolri Swasta’ itu bisa menjadi indikasi apakah dari pengusaha tambang atau kelompok mafia proyek di kepolisian. Karena, pengungkapan itu membutuhkan pengaruh yang sangat kuat.

"Jika ingin membersihkan keberadaan Kapolri swasta itu tentunya Sarifuddin tak bisa sendiri. Sebab Kapolri swasta itu punya jaringan dan pengaruh ke tokoh tokoh partai politik. Ini yg membuat si ‘Kapolri Swasta’ itu menjadi kuat dan sulit digoyahkan,” kata dia.

Komisi III Ungkap Ada Pengusaha Kapolri Swasta

Sebelumnya, Sarifuddin mengatakan, sumber anggaran Polri ada yang berasal dari pinjaman luar negeri dan kredit ekspor. Pada tahun 2020, kredit ekspor Polri mencapai sekitar USD590 juta dengan 17 rincian kegiatan.

"Kalau kita lihat agak samar-samar sebenarnya. Jadi banyak kredit ekspor di institusi kepolisian ini kalau saya lihat banyak bidang elektronik," kata dia, Rabu (24/6).

Dia pun meminta Polri untuk mengevaluasi tersebut. Apalagi dia menerima laporan, bahwa pengusaha yang menjadi rekanan Polri dalam proyek-proyek itu merupakan orang yang itu-itu saja.

"Karena ada informasi kredit ekspor yang USD 590 juta ini rekanan kepolisian hanya yang itu-itu saja. Saya tahu siapa pengusahanya di situ yang bermain," ungkap Politikus PAN tersebut.

Tak hanya itu, Dia juga meminta agar pengusaha rekanan Polri tersebut ditertibkan lantaran mereka tidak hanya menjadi partner kerja sama bisnis. Lebih dari itu, lanjut dia, pengusaha rekanan itu mencoba mengatur institusi kepolisian.

"Saya kira rekanan-rekanan di kepolisian ini perlu ditertibkan. Jangan sampai mereka bertindak sebagai Kapolri swasta yang mengatur-atur institusi kepolisian. Karena saya melihat sendiri Pak Wakapolri, pengusaha yang ada di Pacific Place itu tempat kumpulnya para polisi ngatur-ngatur orang-orang yang mau Sespimti ngatur-ngatur yang mutasi dan sebagainya," terang dia.

"Saya kira ini perlu ditertibkan. Sudah kerja proyek di institusi kepolisian, juga ngatur-ngatur institusi kepolisian. Bertindak kayak Kapolri swasta. Saya kira Pak Wakapolri tahu ini orangnya," imbuhnya.