Merdeka.com - Karena menempelkan poster klipingan koran bertuliskan 'Oknum Polisi Ngamuk' di mobil karnaval, seluruh redaksi harian Sumedang Ekspres diperiksa di Polres Sumedang karena dianggap telah melakukan pencemaran nama baik. Harian Sumedang Ekspres seharusnya bisa melakukan nota protes atas pemeriksaan tersebut.

"Sebenarnya, teman-teman pers itulah yang harus protes ke Dewan Pers dalam bentuk protes terbuka dan ini penting dilakukan," ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane saat dihubungi merdeka.com, Selasa (17/4).

Neta menambahkan, Dewan Pers dan polisi memiliki MoU yang isinya polisi harus mendukung dan melindungi pers dalam bekerja. Selain itu, pers juga harus bertindak agresif dan terus mempersoalkan masalah ini.

"Idealnya polisi butuh pers untuk pencitraannya. Karena sebenarnya sudah ada MoU antara kepolisian dengan Dewan Pers untuk melindungi media saat bertugas," terangnya.

Dia juga mengatakan, ada juga beberapa oknum polisi yang tidak suka dengan pemberitaan pers yang agak menyudutkan mereka. "Contohnya seperti kasus demo tolak kenaikan BBM di Gambir lalu," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, harian Sumedang Ekspres ikut karnaval mobil hias dalam rangka memperingati hari jadi Kota Sumedang. Mereka membuat baliho sebesar 2 meter kali 1,3 meter. Baliho itu berbentuk koran raksasa harian Sumedang Ekspres yang terbit tanggal 4 April lalu. Yang menjadi headline adalah tulisan soal 'Oknum Polisi Mengamuk'.

Pihak harian Sumedang Ekspres sendiri mengaku sudah minta maaf terkait penempelan poster tersebut. Namun, kepolisian bersikukuh memproses kasus poster tersebut ke jalur hukum dan langsung menggelandang seluruh redaksi harian tersebut. Pihak redaksi pun sudah menghubungi grup Jawa Pos, induk perusahaan mereka untuk meminta bantuan pengacara.