Ini solusi Teten Masduki cegah korupsi di pemerintahan
Merdeka.com - Kebijakan anti korupsi harus menjadi fokus utama semua pihak, meskipun pemberantasan korupsi tidak mudah, namun harus tetap diupayakan. Hal tersebut salah satunya dengan melakukan perubahan mendasar dalam pola belanja pemerintahan yang dilakukan di awal tahun yang biasanya di akhir tahun sehingga bisa berdampak luas terhadap inefisiensi dan efektivitas anggaran. Meskipun dalam hal lain pemerintah mengalami kerugian.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, terdapat proyek mubazir, tidak berguna dan mangkrak, sehingga mengakibatkan negara mengalami kerugian yang sangat besar.
"Misalnya membangun waduk namun tidak terhubung dengan irigasi. Seharusnya hal seperti itu dilihat sebagai kerugian negara," ujar Teten pada Seminar Nasional Anti-Corruption and Democracy Outlook 2016: Bersama Melawan Korupsi di Jakarta, Selasa (15/3).
Tidak hanya itu, Teten juga mengatakan, pembangunan listrik yang mangkrak di Jawa yang rusak karena supply listrik yang tidak teratur menghilangkan potensi ekonomi.
"Korupsi pengadaaan yang tidak dibutuhkan, yang mangkrak ini yang harus kita benahi," imbuhnya.
Selain itu, Teten juga menjelaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya fokus di kawasan pemerintahan, namun juga pada sektor swasta.
"Kalau hanya fokus mengatasi korupsi di pemerintahan dengan nilai uang sekitar Rp 2.100 triliun itu hanya 1/5 dari potensi ekonomi di luar pemerintahan yang kita sangat rawan terjadi praktik penyimpangan," tambah Teten.
Penyimpang-penyimpangan di sektor swasta antara lain berupa tabel pembukuan, tidak membayar pajak serta pengelolaan bisnis yang tidak sehat sehingga berdampak terhadap perekonomian nasional.
"Kalau mereka salah urus kemudian ambruk kita sudah punya pengalaman tahun 1998, bagaimana negara akhirnya harus menanggung bank-bank swasta yang punya kewajiban kepada pihak ketiga atau masyarakat yang sampai sekarang bunganya masih cukup besar yang harus dibayar APBN," paparnya.
"Ini contoh yang cukup besar praktik korupsi atau penyimpangan di swasta yang selama kita abai,"imbuhnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaStrategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor
Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAkhirnya, Begini Solusi dari Pemerintah Urai Kemacetan Panjang di Pelabuhan Merak
Dalam mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, pihaknya akan memaksimalkan Pelabuhan Panjang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaContoh Pelanggaran Administrasi Pemilu, Jenis, dan Solusinya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca SelengkapnyaIni Dia Pelopor Resolusi di Tiap Pergantian Tahun
Saat pergantian tahun, banyak masyarakat yang menerapkan resolusi di tahun berikutnya.
Baca SelengkapnyaPencairan THR Lebaran Bermasalah, Segera Lapor ke Nomor Ini
Posko pengaduan THR dapat diakses oleh pekerja maupun buruh di hari kerja.
Baca SelengkapnyaPengusaha Tolak Usulan Kerja 4 Hari Seminggu, Begini Pertimbangannya
Padahal YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnya