Ini sikap TvOne usai diberi sanksi samakan PDIP dengan PKI
Merdeka.com - Dewan Pers hari telah lakukan pemanggilan pihak tvOne dan PDI Perjuangan untuk mediasi. Pemanggilan keduanya lantaran situasi sempat memanas lantaran televisi milik Viva Grup itu membuat berita yang dianggap sebagai fitnah Komunis Indonesia (PKI).
Dalam pemberitaannya, tvOne mengaitkan partai besutan Megawati Soekarnoputri dengan aliran komunis. Akibatnya, dari pemberitaan itu simpatisan PDIP terpancing menyegel dan mencoret-coret kantor tvOne biro Yogyakarta.
Butut panjang dari beberapa rangkaian kasus itu memaksa keduanya berkumpul di Dewan Pers. Lantas, televisi milik pengusaha sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie itu langsung mengeluarkan sikap dari protes keras tersebut.
Berikut merdeka.com merangkum sikap tvOne usai diberi sanksi oleh Dewan Pers:
TvOne akui berita PDIP jiplak PKI salah
Pihak tvOne diprotes PDIP lantaran memberitakan partai berlambang banteng proporsional itu disebut jiplakan PKI. Pihak tvOne akhirnya mengakui kalau berita tersebut salah."Kita bikin berita salah kita ralat. Latar belakang pemberitaan itu tidak ada, hanya kekurangan kelengkapan narasumber," ujar Wapemred tvOne Toto Suryanto di Dewan Pers, Jumat (4/7).Toto menambahkan pihak tvOne pun tak keberatan dengan memberikan hak jawab kepada PDIP. Namun, mengenai permintaan maaf terbuka, tvOne masih akan pikir-pikir terlebih dahulu."Lihat saja nanti," katanya singkat.
Bantah diperintah Ical
Pihak tvOne mengaku pemberitaan yang menyebut PDIP jiplak PDIP murni kesalahan redaksi saja. Pihak tvOne membantah kalau pemberitaan itu atas perintah dari pemilik, Aburizal Bakrie (Ical)."Setiap tanggung jawab pemberitaan dari mana pun saya yang tanggung, tidak ada hubungannya (Ical)," ujar Wapemred tvOne Toto Suryanto di Dewan Pers, Jumat (4/7).Toto beralasan bukan hanya tvOne saja yang pernah melakukan kesalahan. Dia menilai banyak media juga pernah melakukan pemberitaan yang salah."Kita bikin berita salah kita ralat," tuturnya
TvOne minta maaf ke PDIP
Pihak tvOne akhirnya meminta maaf kepada PDIP karena menyiarkan pemberitaan yang menyebut partai berlambang banteng itu jiplakan PKI. Selain meminta maaf, tvOne juga akan memberikan hak jawab kepada PDIP."TvOne bersedia memuat hak jawab secara proporsional disertai permintaan maaf kepada PDIP dan pemirsa. Hak jawab dimuat tiga kali pada jam yang sama dengan berita yang diadukan selambat-lambatnya Sabtu 5 Juli 2014," ujar Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers M Ridlo usai mediasi dengan tvOne dan PDIP di Dewan Pers, Jumat (4/7).Ridlo menambahkan, tvOne juga bersedia risalah penyelesaian tersebut sebagai bagian dari hak jawab. tvOne berkomitmen menaati kode etik jurnalistik dalam pemberitaan selanjutnya."Kedua belah pihak sepakat kasus ini selesai dan tidak melanjutkan ke proses hukum, kecuali kesepakatan di atas tidak dipenuhi," katanya.Sementara itu, Wasekjen PDIP Achmad Basarah mengimbau agar seluruh jajaran simpatisan PDIP mampu menjaga etika dan sopan santun. Jangan sampai ada kasus penyegelan kantor tvOne seperti di Yogyakarta."Ini bulan suci Ramadan semua harap jaga etika," kata Basarah.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan
Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKPU Tetapkan PDIP Peroleh Suara Terbanyak Pemilu 2024
Suara PDIP pada pemilu ini turun dibanding raihan 2019 yaitu 27.053.961 atau 19,33 persen dari total 139.971.260 suara sah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP: PPP Sudah Nyatakan Sikap Resmi Dukung Hak Angket
Hasto mengingatkan, pengajuan hak angket membutuhkan tahapan dan berbagai persiapan.
Baca SelengkapnyaSidang Etik Dewas KPK: Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL, Tapi Klaim Tak Ingat yang Dibahas
Dewas KPK mengungkapkan Firli Bahuri Pernah Komunikasi dengan SYL
Baca SelengkapnyaPKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya
KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.
Baca SelengkapnyaKisah B.M. Diah, Tokoh Pers yang Menyelamatkan Naskah Teks Proklamasi dari Tempat Sampah
Dengan insting jurnalistiknya, B.M. Diah memutuskan untuk memungut kembali naskah teks proklamasi yang asli dari tempat sampah.
Baca SelengkapnyaMenelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaDPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya