Ini saran Tb Hasanuddin buat Jokowi agar Papua tak lepas dari NKRI

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut provinsi Papua berpotensi lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, dia berharap pemerintah mampu melakukan pendekatan persuasif dan pra-dialog membahas konflik yang sering terjadi di provinsi mutiara hitam itu.

Dia mengatakan, dalam konsep pra-dialog juga harus ada tahap desekuritisasi yang meliputi tiga kriteria, pertama penempatan atau penambahan personel TNI di Papua atau Papua Barat harus dengan keputusan politik.

"Kedua, Penempatan pasukan TNI harus terukur baik kualitas, kuantitas, durasi tugas dan target operasi. ketiga, penempatan TNI harus sedapat mungkin dilakukan dengan pendekatan persuasif," kata dia melalui keterangannya, Jumat (15/5).

"Tetapi sebaliknya, juga satuan-satuan bersenjata dari OPM (Organisasi Papua Merdeka) itu harus sesegera mungkin diorganisir berapa kekuatannya, dan tidak melakukan upaya-upaya kekerasan," imbuhnya.

Lebih jauh, Purnawirawan TNI ini menyebut pada tahap dialog harus meliputi tiga tahapan, yaitu pertama Identifikasi aktor dan isu dalam dialog, kedua melakukan rekonsiliasi dalam dialog untuk membangun rasa percaya diri.

"Ketiga, membangun sebuah pemahaman bahwa dialog harus berkelanjutan," paparnya.

Hal ini harus dilakukan, sebab, dia mengakui, kegagalan Opsus (Operasi Khusus) yang pernah dilakukan pemerintah adalah karena tidak adanya dialog-dialog yang berkelanjutan.

Maka, lanjut Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini, yang terakhir adalah materi yang didialogkan, yakni:Status politik di Papua dan Papua Barat, Rekonsiliasi dan pengadilan HAM, terakhir, membahas tentang kegagalan pembangunan.

Seperti diketahui, Papua masih menjadi provinsi yang bergejolak akibat adanya OPM. Organisasi ini bahkan masih sering melakukan penembakan yang tak jarang korbannya adalah aparat keamanan.