Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merespons penolakan pengurus Islamic Centre Bekasi tentang pembangunan Jalan Tol Becakayu yang menggunakan lahan Islamic Centre di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Dia mengaku akan menyampaikan aspirasi itu kepada Menteri Pekerjaan Umum.

"Becakayu itu domainnya Pak Menteri PU. Aspirasi ini akan saya sampaikan," kata Budi Karya di Masjid Agung Al-Barkah, Kota Bekasi, Jumat (1/3).

Kementerian Perhubungan menjadi satu lembaga yang menjadi target dikirimi surat oleh Yayasan Nurul Islam, pengelola Islamic Centre Kota Bekasi. Selain Kemenhub, ada lembaga lain seperti Kementerian PUPR, Gubernur Jawa Barat, hingga Wali Kota Bekasi.

Surat yang akan dikirim berupa permintaan klarifikasi pengurus kepada lembaga terkait perihal adanya kabar lahan di kawasan Islamic Centre digunakan untuk kontruksi Tol Becakayu.

Informasi yang didapatkan pengurus yaitu adanya tiga pekerja mengaku dari PT Waskita Karya (Persero) Tbk ke kawasan Islamic Centre pada Kamis pekan lalu. Adapun perusahaan ketiga pekerja itu yang menggarap Tol Becakayu melalui anak usahanya PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM).

Menurut Budi Karya, sejatinya pembangunan infrastruktur jalan untuk memudahkan akses masyarakat. Sebab, konektivitas merupakan suatu kebutuhan masyarakat saat ini. Bahkan, lembaganya cukup konsen dalam persoalan tersebut.

"Konektivitas yang memudahkan masyarakat itu yang jadi concern kami," ujar Budi Karya.

Tapi, adanya penolakan karena menggunakan lahan di kawasan Islamic Centre, menurut dia, hal itu harus didalami terlebih dahulu. Supaya pembangunan demi kepentingan masyarakat tak mengorbankan kepentingan masyarakat lain.

"Kalau ada Islamic Centre kegeser itu enggak benar, kita harus cari jalan keluar," ujar dia.