Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indriyanto Seno Adji menilai keputusan Hakim Haswandi yang menyatakan penyidik dan penyelidik kasus keberatan pajak Bank Central Asia (BCA) tidak sah lantaran bukan dari pihak Polri atau Kejaksaan merupakan hal yang keliru.

Dia menjelaskan bagaimana aturan pengangkatan penyelidik dan penyidik lembaga anti-rasuah. Menurutnya, KPK memiliki kewenangan terkait hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU KPK.

Selain itu, pengangkatan penyelidik dan penyidik tidak bisa berpacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebab, mekanisme pengangkatan itu telah diatur dalam Peraturan Komisoner‎ (Perkom) KPK.

"Penyelidik dan penyidik bisa diangkat oleh pimpinan. Prinsipnya kita begitu. Tidak bisa diinterpretasikan lain, itu namanya lex serta mekanisme detil itu ada di Perkom KPK. Tapi, yang dicari adalah basis legalitas pengangkatan apakah dibenarkan atau tidak ini penafsiran antar kita," kata Indriyanto dalam keterangan pers di KPK, Jakarta, Selasa (26/5).

Indriyanto menegaskan proses penyelidikan yang dilakukan KPK mempunyai prosedur tersendiri dan jauh berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP.

"Yang bisa saya pastikan nanti, kita punya UU KPK. Punya aturan khusus sendiri mengenai penyelidik sebagai subjeknya, maupun proses penyelidikan sangat berlainan dengan KUHAP. Yang dijelaskan oleh Hakim adalah proses penyelidikan yang ada di KUHAP, yang kita tidak tunduk atas itu," terang Indriyanto.

"Pasal 44 (UU KPK) jelas mengatur, penyelidikan lex spesialis kita beda dengan penyelidikan KUHAP. Ini disitir Hakim. Ini pemahaman penyelidikan di dalam KUHAP," tambahnya.

Lebih jauh Indriyanto memaparkan, perbedaan antara UU KPK dengan KUHAP juga terlihat dalam proses penetapan tersangka. Dia mengatakan dalam menetapkan status tersangka ketika proses penyelidikan sudah memasuki tahap akhir, atau menjelang naik ke penyidikan.

Sementara, dalam KUHAP disebutkan penetapan tersangka berada di tahap penyidikan. Sehingga hal itu jelas berbeda dengan prosedur di KPK dan pihaknya tidak bisa menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh KUHAP.

"Meski tim dalam Biro Hukum sudah menjelaskan bahwa regulasi yang dilakukan KPK berlainan, terkait penyelidikan dengan minimum dua alat bukti bisa menetapkan tersangka menjelang akhir penyelidikan. Agak keliru hakim seolah-olah penyelidikan KPK tunduk KUHAP. Ini yang harus kita perbaiki," beber Indriyanto.