Merdeka.com - Berdasarkan Keputusan Presiden, Komjen Budi Waseso dimutasi jabatannya dari Kepala Bareskrim menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Tetapi, pelantikan Budi Waseso menjadi kepala BNN tidak dilakukan secara langsung oleh presiden, melainkan Kapolri Badroddin Haiti.

Absennya Presiden Jokowi untuk melantik Budi Waseso membuat tanda tanya sebagian kalangan. Padahal, Kepala BNN dan Kepala BNPB (dilantik presiden) memiliki kedudukan yang sama. Namun pihak Istana menjelaskan bila Presiden Jokowi tidak mempunyai keharusan untuk melantik kepala lembaga seperti BNN. ‎

‎

"Memang itu kan dinyatakan pengangkatan dan pemberhentian (Budi Waseso sebagai Kepala BNN) oleh Presiden. Sebenarnya kepala badan yang lain juga begitu. BKKBN juga begitu, tetapi ini di dalam Perpres tidak ada kewajiban dilantik Presiden," kilah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Istana Kepresidenan, Selasa, (8/9).

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN pada ayat 1 disebut, Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan dalam ayat kedua disebutkan bahwa t‎ata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.‎

Karena telah diatur dalam undang-undang, dan tidak ada aturan yang menyebut bahwa pelantikan kepala BNN harus dilakukan oleh Presiden, maka menurut Pratikno pelantikan badan-badan negara seperti BNN dan BKKBN bisa dilakukan oleh menteri atas mandat dari Presiden. ‎

"Jadi presiden bisa melimpahkan, jadi badan-badan lain seperti. BKKBN bisa dilimpahkan ke Menkes. Begitu juga dengan BNN dilimpahkan ke Kapolri. Karena apa? BNN bertanggung ke Presiden di bawah koordinasi Kapolri," jelas Pratikno.

Seperti diketahui, Komjen Budi Waseso dilantik sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelantikan mantan Kepala Bareskrim Polri ini semestinya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, Jokowi memilih tidak melantik Budi Waseso dan memberi mandat kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.