Ini penjelasan Ganjar soal rencana kirim wartawan ke Jerman

Merdeka.com - Aliansi Jurnalistik Independent (AJI) Kota Semarang memprotes keras rencana Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo yang akan mengirimkan beberapa wartawan di lingkungan Pemprov Jateng mengikuti pelatihan ke Jerman. Langkah ini, bagi Ganjar sebagai upaya pembelajaran dan pendidikan bagi para jurnalis supaya bisa secara profesional melakukan kinerjanya sebagai insan pers.

Sebelum merencanakan program pendidikan pelatihan ke beberapa kantor luar negeri itu, Ganjar mengaku telah mendiskusikan masalah itu secara langsung dengan wartawan di lingkungan Pemprov Jateng. Ganjar merasa menyesalkan sikap AJI jika langkah yang direspon positif beberapa wartawan ini dianggap sebagai bentuk suap. Hal ini karena, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk reward (penghargaan) bagi para juara lomba kepenulisan yang dananya dulu digunakan untuk amplop di lingkungan wartawan Pemprov Jateng yang kini telah dihapusnya.

"Sebelumnya saya sudah diskusi panjang dengan AJI soal kritik dia terhadap rencana saya ini. Saya terganggu bentuk sikap yang lain. Seharusnya kata-kata itu tidak keluar. Sebagaimana waktu saya dulu tolak amplop di lingkungan wartawan Pemprov Jateng saya berafiliasi dan AJI mendukung langkah saya. Kemudian dana APBD saya alihkan ke lomba kepenulisan wartawan saya malah tidak dapat protes, langkah saya diterima dengan manut-manut saja," tegas Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi merdeka.com melalui ponselnya, Kamis (9/10) sedang berada di Purworejo, Jawa Tengah.

Ganjar menilai, wartawan yang telah mengikuti lomba kepenulisan isu seputar Jawa Tengah adalah bagian dari katalisator proses percepatan pembangunan di Jawa Tengah. Sebagaimana pers, wartawan merupakan bagian dari empat pilar negara yang terdiri dari eksekutif, yudikatif, legislatif dan keempatnya adalah pers.

"Saya mempunyai reward (penghargaan) ke mereka yang ikut serta yang memenangkan lomba karena mereka menjadi bagian dari proses percepatan, memotivasi dan perannya ikut membantu pembangunan di wilayah Jawa Tengah," ungkapnya.

Untuk itu, Ganjar dalam hal ini Pemprov Jateng berkeinginan untuk membuat wartawan dalam melakukan proses kegiatan jurnalistik secara profesional dengan mengikuti pelatihan dan pendidikan di beberapa kantor berita di luar negeri.

"Strategisnya, saya berkeinginan untuk mengirimkan mereka belajar ke VOA, CNN, AFP, AP dan kantor berita lainnya di luar negeri. Hal itu saya lakukan sebagai bentuk pembelajaran bagi mereka bagaimana menjadi wartawan yang baik dan profesional," ungkapnya.

Terkait protes AJI yang menyatakan bahwa urusan pendidikan kewartawanan adalah urusan perusahaan media masing-masing dan organisasi kewartawanan, Ganjar menyatakan sampai saat ini tidak ada perusahaan media yang melakukan langkah tersebut. Selain itu, kebijakan rencana untuk mengirim wartawan ke luar negeri itu sudah dia sosialisasikan ke wartawan di lingkungan Pemprov Jateng.

"Soal masalah pelatihan dan pendidikan itu urusan perusahaan media mereka masing-masing, apakah ada sampai saat ini perusahaan media yang melakukan langkah itu? Sampai saat ini tidak ada langkah perusahaan melakukan itu. Ajang lomba kepenulisan yang memenangkan lomba juara-juaranya dikirim ke pelatihan kantor berita luar negeri sudah saya diskusikan juga," tuturnya.

Justru, Ganjar mengaku langkahnya untuk mengirim wartawan pendidikan ke luar negeri ini mendapat respon positif dari beberapa kalangan pers dan wartawan di Jawa Tengah.

"Langkah saya ini malah mendapat respon positif mereka. Saya jelaskan ke teman-teman wartawan mereka keluarkan pernyataan ok dan kalau tidak setuju gak papa. Jadi teman-teman wartawan menanggapi respon positif dan tidak masalah," bebernya.

Termasuk soal dana hibah yang diberikan ke organisasi wartawan serta urusan amplop yang sebelum Ganjar menjadi Gubernur Jateng marak terjadi, kini sudah dialihkan ke kegiatan-kegiatan positif untuk wartawan juga menjadi pijakan Ganjar dalam mengambil keputusan tersebut.

"Kalau hibah untuk PWI boleh gak? Atau hibah untuk komunitas wartawan boleh gak? Kalau komunitas wartawan seperti itu katanya tidak boleh. Sehingga saya anggap media tidak ada urusan dengan antara APBD dan amplop," paparnya.

Terkait soal upah dan kesejahteraan wartawan, Ganjar menyesalkan karena sampai detik ini, tidak ada perusahaan yang terkesan peduli dengan tingkat kesejahteraan dan upah yang layak untuk seorang wartawan. Malahan, Ganjar mengaku belum ada satupun organisasi kewartawanan yang peduli dan gigih memperjuangkan kesejahteraan wartawannya sendiri.

"Soal upah wartawanpun juga demikian. Kenapa sampai hari ini mereka tidak sampaikan ke saya? Kenapa media sendiri tidak mau menulis soal upah wartawan yang masih di bawah kesejahteraan mereka yang semestinya? Saya tidak berkeberatan atau jika langkah saya ini saya ditolak saya terima dengan senang hati," pungkasnya.