Merdeka.com - Wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Anti Korupsi mencuat dalam test and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Kapolri Komjen Sutarman. Wacana itu dilontarkan Ahmad Yani, Anggota Komisi III DPR ketika calon Kapolri memaparkan visi dan misi di DPR, Kamis (17/10) kemarin.

Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas, Kombes Pol Agus Rianto, segala macam pembentukan struktur tim baru sepatutnya harus melakukan beberapa mekanisme, di antaranya melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Kalau memang ada pembentukan baru lagi nanti koordinasinya dengan Menpan Reformasi Birokrasi. Bagaimana strukturnya, komposisi personelnya, karena ini kan menyangkut dengan permasalahan organisasi," kata Agus di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (18/10).

Agus pun menampik jika Polri masih dianggap kurang maksimal dalam menangani kasus korupsi. Dia pun mengaku berterimakasih mewakili Polri kepada seluruh pihak yang telah sering mengkritisi Polri khususnya terkait penanganan korupsi selama ini.

"Perlu kami sampaikan, kalau melihat kuantitas, penanganan korupsi di Polri kami mengalami peningkatan. Lebih dari 600 perkara dari 1000 yang telah kita tuntaskan, untuk akhir September kemarin sudah hampir 700 kasus yang sudah kami tuntaskan," ujarnya.

Sementara itu, mengenai masalah kualitas Polri dalam penanganan kasus korupsi, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat yang selama ini menilai. "Kualitas kan tergantung dari masyarakat bagaimana menilainya," jawabnya singkat.

"Kan pasti ada latar belakang ingin dibentuknya apa, nanti kita lihat, saya sampaikan penanganan korupsi. Kalau menurut kamu sesuatu kuantitas kami sudah cukup tinggi penanganannya," paparnya.

Sebelumnya, Komjen Pol Sutarman menjawab pertanyaan awak media tentang pembentukan Densus Anti Korupsi seperti diwacanakan Komisi III. Pernyataan tersebut dilontarkannya setelah polisi bintang tiga tersebut selesai menjalani Fit and Proper Test di Komisi III DPR RI.

"Itu bagian yang operasional yang harus kita tingkatkan. Tapi karena menyangkut kelembagaan, ini tidak hanya menyangkut institusi Polri saja. Kalau itu bisa dibentuk itu sangat luar biasa," kata Sutarman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kamis malam (17/10).