Merdeka.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis rangking kementerian yang diduga melakukan penyimpangan penggunaan dana bantuan sosial (Bansos). Sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan pemerintah pusat tahun 2012, ditemukan pelanggaran penggunaan dana Bansos sebesar Rp 31,6 triliun dari Pagu yang disediakan sebesar Rp 75,6 triliun untuk tahun 2012.

Menurut Fitra, penyimpangan dana Bansos terus meningkat pada tahun 2012 dan menjelang Pemilu 2014.

"Tahun 2010, penyimpangan dana Bansos sebesar Rp 2,4 triliun untuk delapan kementerian. Sedangkan pada tahun 2012, penyimpangan dana Bansos sampai sebesar Rp 31,6 triliun untuk 12 kementerian," demikian siaran pers Fitra yang diterima merdeka.com, Minggu (8/7).

Pada 2012, kementerian yang menempati rangking pertama penyimpangan penggunaan dana Bansos adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan anggaran sebesar Rp 20,6 triliun. Sementara di urutan kedua ditempati Kementerian Dalam negeri sebesar Rp 8,8 triliun.

Di urutan ketiga ditempati Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp 1,1 triliun. Di urutan keempat Kementerian Agama sebesar Rp 674 miliar.

"Urutan kelima berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 276,9 miliar, urutan keenam berasal Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp 62,2 miliar, urutan ketujuh berasal dari Kementerian Sosial sebesar Rp 16,4 miliar."

Urutan delapan ditempati kementerian Pertanian sebesar Rp 7,3 miliar, kesembilan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 5,6 miliar, sepuluh Kementerian Kehutanan sebesar Rp 2,6 miliar.

"Kesebelas berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp 250 juta, dan kedua belas berasal dari Kementerian Perikanan dan Kelautan sebesar Rp 200 juta."