Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) telah mencopot empat hakim niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pencopotan ini dilakukan karena MA menemukan adanya pelanggaran kode etik yaitu melakukan tindakan tidak profesional (unprofessional conduct) yang dilakukan empat hakim itu dalam menyidangkan gugatan kepailitan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).

"Bahwa jelas PT Prima Jaya Informatika itu hanya menuntut sekitar Rp 5 miliar, kemudian Telkomsel kan asetnya besar. Putusannya dikabulkan, gugatannya diterima. Akhirnya di tingkat Kasasi ditolak," ujar Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali saat ditemui di kantornya, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (19/4).

Hatta menerangkan, usai putusan pailit yang dikeluarkan, Pengadilan Niaga Jakarta melalui hakim pengawas melakukan verifikasi terkait jumlah aset yang dimiliki Telkomsel. Saat verifikasi berjalan, terdapat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkum HAM) bulan Januari 2013 yang menetapkan fee kurator dibayar per jam kerja dan menjadi beban penggugat jika tidak terjadi pailit.

"Majelis tidak menggunakan peraturan menteri yang baru. Padahal, pada saat mengajukan perincian biaya, peraturan menteri itu sudah berlaku," kata Hatta.

Selain itu, terang Hatta, putusan majelis hakim niaga tidak ditemukan adanya rincian biaya yang dikeluarkan saat verifikasi dijalankan. Sehingga, menurut Hatta, putusan pailit itu jauh dari rasa keadilan.

"Setelah saya bolak-balik berkasnya, ternyata perincian berapa yang dikeluarkan tidak ada, baik dari hakim pengawas dan kuratornya. Mestinya ada uang hariannya berapa, sejak kapan sampai kapan verifikasi dijalankan, berapa biaya yang sudah dikeluarkan dalam rangka verifikasi. Ini tidak ada, langsung ditetapkan berapa jumlah yang harus dibayar kedua belah pihak," ungkap Hatta.

Selanjutnya, Hatta dengan tegas mengatakan, empat hakim niaga ini tidak menggunakan logika dan hari nurani dalam menangani perkara. "Mestinya mereka pakai logika, pakai hati nurani. Mestinya dia melihat ada ketentuan baru, yang inti ketentuan baru jangan terlalu berat membebani para pihak yang dilakukan oleh kurator," terang dia.

Lebih lanjut, Hatta menambahkan, atas dasar temuan itulah keempat hakim dimaksud mendapat sanksi pencopotan sebagai hakim niaga. "Kalau tidak diambil tindakan akan berjalan terus seperti ini. Seenaknya saja menetapkan biaya," pungkas dia.

Sebelumnya, MA mencopot dan memutasi empat hakim niaga yang memailitkan Telkomsel. Mereka adalah Sutoto Adiputro selaku hakim pengawas mendapat sanksi berupa pembebasan jabatan sebagai Hakim Niaga di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dan dimutasi ke PN Jambi.

Agus Iskandar mendapat sanksi pembebasan tugas sebagai Hakim Niaga pada PN yang sama dan dipindah ke PN Palangkaraya. Noer Ali diberi sanksi yang sama dan dipindah ke PN Palu. Sedangkan Bagus Irawan juga mendapat sanksi yang sama dan dipindah ke PN Mataram.