Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membenarkan Presiden Jokowi menunjuk Jaksa Agung HM Prasetyo tanpa rekomendasi dari KPK dan PPATK. Andi mengatakan rekomendasi dari KPK dan PPATK digunakan hanya untuk pejabat negara lain yang bukan di lembaga penegakan hukum.

"Enggak. Karena komitmen presiden, kabinet kerja yang libatkan KPK dan PPATK. Yang pejabat-pejabat lain ada mekanisme clearance yang dilakukan presiden dan itu sudah dilakukan dengan cara-cara tertentu dan perangkat-perangkat tertentu," ujar Andi di Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/11).

Andi menjelaskan, perangkat-perangkat tersebut dasarnya ada mekanisme tim penilai akhir yang bersifat baku. Tim penilai itu dari setkab dan setneg yang ditujukan kepada hak prerogratif Presiden Jokowi.

"Misalnya penunjukan ketua SKK Migas, sebelumnya sudah dilakukan adalah pengangkatan dirjen migas itu dilakukan dengan mekanisme yang ada. Mekanismenya di mama presiden, wapres, dan menteri terkait. Yang kami bisa meminta laporan tertulis dari kepala BIN, dan laporan-laporan tertutup," ujarnya.

Andi menyebut, Jokowi menilai sosok Prasetyo seseorang yang memiliki paradigma ideologi politik yang sejalan. Apalagi, Prasetyo punya pengalaman di Kejaksaan Agung sebagai Jampidum.

"Pilihan akhirnya mengerucut kepada seseorang yang paradigma ideologi politik sejalan dengan Pak Jokowi. Tapi juga memahami dengan baik secara internal apa yang harus dijalankan di kejaksaan. Prasetyo orang yang tepat karena berpengalaman sebagai jaksa agung dan meninggalkan kejagung 5-6 tahun. Jadi orang luar yang terasah kepemimpinan individual," paparnya.