Indonesia jangan diam PRT sampai dipajang di Saudi
Merdeka.com - Sepekan lalu, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di Arab Saudi memajang tiga Pekerja Rumah Tangga (PRT) di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Provinsi Timur yakni di Kota Dhahran, Arab Saudi. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) telah menyerahkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang isinya menyatakan keprihatinan dan menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut.
Analisis Kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo meminta agar pemerintah Indonesia, yakni KBRI untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam pada peristiwa tersebut dan memastikan dengan benar bahwa ketiga pekerja tersebut merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) atau bukan WNI.
"Kalau memang ketiga pekerja wanita tersebut warga kita, harus protes. Karena itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik. Pemerintah Indonesia harus melakukan investigasi dan pastikan kebenarannya," tutur Wahyu kepada merdeka.com saat di konfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (18/8).
Dilanjutkannya, jika peristiwa tersebut merupakan daerah Otoritas Arab Saudi. Apabila para pembantu tersebut merupakan warga Indonesia, dia berharap agar KBRI segera melakukan proses diplomatik.
"Ya setidaknya menuntut praktik itu harus dihentikan, dan segera lakukan protes secara diplomatik. Peristiwa tersebut merupakan bentuk keremehan dan pelecehan, tahapan kita meminta pemerintah Indonesia melakukan investigasi pada peristiwa itu," tandasnya.
Sebelumnya, sebuah perusahaan penyalur tenaga kerja di Arab Saudi memajang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di sebuah pameran di mal di KOta Dhahran, Sabtu (13/8). Mereka mengiklankan jasa para PRT bagi siapa pun yang berminat.
Juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Khalid Abalkhalil mengatakan bahwa pemerintah telah mengecam tindakan perusahaan tersebut dan akan segera menggelar penyelidikan.
"Perusahaan itu memajang beberapa PRT di pusat perbelanjaan di Provinsi Timur. Mereka memamerkan PRT sebagai bagian dari pemasaran untuk menarik konsumen. Tapi pengunjung menilai perbuatan itu sangat merendahkan PRT karena mereka seperti barang dagangan," tutur Abalkhalil, seperti dilansir Saudi Gazette.com, Selasa (16/8).
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni Rp 100 ribu
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Adapun kuota jemaah haji tahun 2024 ini mencapa 241 ribu orang.
Baca SelengkapnyaJK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaPolisi menyita barang bukti berupa tiga batang kayu bekas terbakar dan satu mancis.
Baca SelengkapnyaHasto pun berpandangan dengan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh memperkuat dugaan adanya kecurangan.
Baca SelengkapnyaPetugas haji Arab Saudi memeriksa satu per satu jemaah lebih ketat ketika memasuki Mekkah dan Madinah termasuk di Arafah.
Baca SelengkapnyaSebanyak 320 peserta yang diumumkan lolos seleksi calon petugas PPIH Arab Saudi.
Baca Selengkapnya