Merdeka.com - Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Bidang Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana menyebut tiga hal yang harus dilakukan pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan di Perairan Natuna. Salah satunya dengan menolak tergoda tawaran kerja sama China di Natuna.

Pemerintah Indonesia diminta tidak mengakui klaim sembilan garis putus (nine dash line) Pemerintah China yang beririsan dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Natuna.

Sejalan dengan itu, Indonesia pun diminta tidak tergoda upaya kerja sama yang ditawarkan China. Dikhawatirkan, ajakan kerja sama itu justru menggiring Indonesia mengakui klaim sembilan garis putus.

"Pemerintah Tiongkok mengatakan 'Sudah gini Indonesia ayo kita kerjasamakan'. Saya khawatir kalau kita bilang ayo kerja sama kan berarti kita seolah-olah harus mengakui dari klaim Tiongkok itu," tegas Hikmahanto dalam diskusi Pantang Keok Hadapi Tiongkok' di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (12/1).

Cara lain yang harus dilakukan adalah memperbanyak nelayan dan konservasi perlindungan lingkungan laut.

"Nelayan yang ada di sana tapi jangan lupa masalah konservasi perlindungan terhadap lingkungan laut yang ada di sana itu juga perlu di perhatikan," kata Hikmahanto yang juga baru ditunjuk sebagai penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya, memperbanyak coast guard atau kapal patroli penjaga perairan Natuna. Patroli di kawasan Perairan Natuna selama ini mengandalkan kapal TNI AL. Ditambah, peran Badan Keamanan Laut dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan juga perlu disinergikan. Hikmahanto ingin nelayan Indonesia aman.

"Patroli itu ada dua hal, seperti juga yang dilakukan Tiongkok, satu menangkapi nelayan nelayan asing yang mencuri ikan, yang kedua melindungi nelayan kita," ujar Hikmahanto.

"Karena nelayan nelayan kita yang dari natuna itu mereka komplain kami ini diusir usir sama coast guard China tapi kita gak punya backup yang backing," ucapnya.