Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta segera menepati janjinya terkait pembenahan reformasi peradilan militer. Saat ini, peradilan militer terkesan tebang pilih, karena hanya tajam kepada bawahan.

"SBY dipertaruhkan oleh janjinya. Apakah dia benar-benar pemimpin yang memenuhi janjinya soal peradilan militer," kata Direktur Program Imparsial Al A'raf di Matraman, Jakarta Timur, (23/4).

Al A'araf mengatakan, kekerasan yang dilakukan oknum TNI bukan hal yang biasa dalam konteks negara hukum. Karena, kekerasan ini marak terjadi dalam satu sampai dua bulan berturut-turut. Menurutnya, pemerintah dan parlemen tidak bisa memandang persoalan tersebut hanya soal hukum.

"Kekerasan ini marak dalam satu sampai dua bulan. Pemerintah dan parlemen tidak bisa memandang persoalan ini hanya soal oknum, karena agenda peradilan militer yang sudah lama tidak dituntaskan," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, peradilan militer tajam ke bawah tumpul ke atas. Seringkali mengistimewakan atasan dan diskriminasi kepada bawahan. Menurutnya, persoalan tersebut harus dibongkar.

"Saya mau bilang peradilan militer tajam ke bawah tumpul ke atas. Mengistimewakan atasan dan diskriminasi kepada bawahan," katanya.