Ikut bahas BPIH, Hasrul Azwar mengaku tidak tahu jumlah anggaran
Merdeka.com - Pengakuan agak janggal meluncur dari lisan Anggota Komisi VIII DPR, Hasrul Azwar. Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di DPR itu mengaku terlibat dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, tapi malah tak tahu besarannya.
Hasrul mengatakan hal itu selepas menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara korupsi Haji oleh Kementerian Agama 2012 sampai 2013, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (19/8). Dia juga mengaku tidak tahu ihwal rincian penggunaan BPIH sebesar Rp 5 triliun lebih.
"Yang menetapkan Komisi VIII DPR. Anggarannya saya enggak tahu berapa," kata Hasrul.
Hasrul juga berdalih ihwal dugaan permainan penetapan BPIH di Komisi VIII DPR. Padahal menurut informasi, biasanya pembahasan BPIH cukup alot lantaran banyak anggota DPR juga ingin ikut menggarap berbagai pengadaan pemondokan, katering, dan transportasi jamaah haji.
"Ah, enggak ada ngotot-ngototan," ujar Hasrul.
Hasrul juga berkilah ihwal adanya dugaan intervensi Wakil Ketua Majelis Permusywaratan Rakyat, Melani Leimena Suharli, supaya biro perjalanannya, Al Amin, diikutsertakan mengelola perjalanan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji. Padahal biro perjalanan itu salah satu yang bermasalah, selain Maktour yang sempat dicabut izinnya.
"Enggak. Enggak tahu saya," sambung Hasrul.
Hasrul juga enggan menanggapi informasi menyebut namanya masuk sebagai salah satu pihak bakal dijerat oleh KPK dalam kasus itu. "Enggak ada ditanyakan soal itu," ucap Hasrul.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pledoi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bantah Terima Suap Rp3 Miliar Hingga Tiga Tas Mewah
Hasbi Hasan dituntut hukuman 13 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca SelengkapnyaReaksi Keras Hasbi Hasan Usai Dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara: Satu Kata, Zalim
Hasbi Hasan tak terima dituntut 13 tahun dan 8 bulan pidana penjara serta denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca SelengkapnyaPSI: Hak Angket Digulirkan Politisi yang Tidak Siap Menerima Kekalahan
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Terseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi III Sebut Pengganti Firli Bahuri Harus Lewat Pansel Sesuai UU KPK
Menurutnya, perlu digarisbawahi bahwa pada saat para calon tak terpilih tersebut mengikuti proses pemilihan.
Baca SelengkapnyaKomisi III: Sejauh Ini Kejaksaan Agung Netral di Pemilu 2024
Kejaksaan Agung menegaskan tetap netral di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Respons Gibran Ingin Rangkul Paslon 01 dan 03: Itu Rangkulan Kekuasaan, Kami Pilih Rakyat
Menurut Hasto, Gibran hanya berusaha merangkul kekuasaan bukan merangkul rakyat.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Pastikan Tetap Bacakan Vonis Meski Firli Bahuri Mengundurkan Diri
Dewas menyatakan surat pengunduran diri Firli Bahuri tak akan mempengaruhi jalannya sidang vonis.
Baca SelengkapnyaMangkir dari Pemeriksaan Polisi, Hilangnya Jejak Firli Bahuri
Berawal dari pengakuan Kuasa Hukum Fahri Bachmid yang ternyata sudah tidak bisa berkomunikasi dengan Firli.
Baca Selengkapnya