Merdeka.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi ikut menanggapi pernyataan Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, yang menyebutkan Ibu Kota Baru atau Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim), sangat berdampak bila terjadi serangan udara kalau terjadi perang.

Dirinya kurang lebih sependapat dengan pernyataan Andi, bahwa kawasan IKN memiliki kerentanan secara militer. Namun, katanya, jika berbicara kerentanan dan potensi ancaman, dari perkembangan teknologi dan konsepsi perang modern pada dasarnya tidak ada lokasi yang dapat dikatakan benar-benar aman.

"Bahkan lubang semut sekalipun," katanya kepada merdeka.com, Jumat (13/5).

Hal ini juga, kata Fahmi, menunjukkan bahwa persepsi perang konvensional tidak lagi bisa menjadi satu-satunya acuan dalam membangun kapabilitas dan menyusun strategi pertahanan. Sebab, akan selalu ada cara yang dilakukan agar menembus pertahanan lawan.

"Bahkan dengan kendali jarak jauh. Karena itu perang, sistem pertahanan, dan perlindungan keamanan, bergerak dari yang awalnya bersifat alamiah/naluriah menjadi sistemik, terkelola, serta memiliki beragam infrastruktur, instrumen, dan teknologi artifisial," tegasnya.

Fahmi mencontohkan negara Singapura. Jika berbicara lokasi, Singapura sangat rentan terhadap serangan dari manapun karena selain pulau kecil dan juga dikelilingi oleh berbagai negara.

"Faktanya, Singapura masih dalam keadaan utuh, bahkan menjadi negara maju pengguna teknologi mutakhir. Dengan memainkan berbagai strategi dan taktik pengikat agar negara lain berpikir dua kali untuk melakukan serangan atau menjadi musuhnya, Singapura menempatkan dirinya sebagai variabel penting dalam hubungan internasional terutama di kawasan Asia Tenggara," ujarnya.

"Nah, konsekuensi dari kerentanan yang disampaikan oleh Gubernur Lemhanas itu kemudian adalah bagaimana menyiapkan sebaik-baiknya sistem pertahanan keamanan yang pada saatnya nanti mampu melindungi ibu kota baru," sambungnya.

Sehingga sarannya, perumusan rencana strategi dan pembangunan sistem pertahanan ibu kota baru mestinya juga merupakan diskusi yang melibatkan para analis secara detail, cermat, serta visioner dari berbagai sektor. Diskusinya juga perlu digeser dari soal 'seberapa aman' menjadi 'bagaimana mengamankan'.

"Karena kita tidak bisa menghindari kerentanan, maka menyiapkan berbagai langkah preventif untuk menghadapi kerentanan tersebut adalah keharusan," tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, jika merujuk pada rekomendasi Lemhanas, maka moderrnisasi alutsista yang bertumpu pada peningkatan kemampuan penangkalan yang tinggi pada pertahanan udara dan laut diiringi oleh peningkatan mobilitas strategis di darat harus menjadi prioritas.

Selain itu, lanjut Fahmi kembali, penempatan kekuatan dan komando pengendali harus juga memikirkan jarak aman dari IKN dengan tetap mempertahankan efektifitasnya.

"Di sisi lain, sistem keamanan siber juga harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan IKN itu sejak awal," pungkasnya.

Utamakan Pertahanan sebelum Pemerintah Pindah ke IKN

Sementara itu Guru Besar Unpad Prof. Muradi menilai, apa yang disampaikan oleh Gubernur Lemhannas itu adalah hal yang wajar. Mengingat segala kemungkinan bisa saja terjadi. Apalagi IKN berdampingan dengan negara tetangga juga merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

"Kemudian juga itu jalurnya ALKI 2 itu memungkinkan kapal asing bisa lewat. Jadi memang dari awal membayangkan enggak bisa cuma pindah namun harus memindahkan juga postur pertahanan kita, sistim pertanahan kita harus lebih kuat di sana," katanya kepada merdeka.com.

Ia berharap, pertahanan terlebih dahulu dibangun di IKN sebelum pemerintah pindah.

"Jadi memang ketika ready dalam ibu kota negara dia harus bisa tuntas juga ketika itu bisa dipakai," harapannya.

"Tapi masalah nya ibu kota negara itu objek vital nasional yang memang harus dilindungi itu kemudian menjadi signal utama dari teman-teman Lemhannas bahwa perlu ada sistem pertahanan yang lebih mumpuni. Saya kira apa yang disampaikan Gubernur Lemhannas normal bukan hal yang baru," sambungnya.

Ia setuju dengan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

"Betul itu pak panglima kemudian kapolri mau bangun lebih dulu masuk karena mau mensterilkan dulu itu betul," ujarnya.