Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) membantah menerima dana dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dalam menjalankan organisasinya. Lembaga ini balik menuding ahli hukum Universitas Padjadjaran Bandung itu telah melakukan pencemaran nama baik.

"ICW tidak pernah menerima dana-dana seperti yang saudara tuduhkan. Tudingan saudara kami nilai tidak berdasar, baik menurut hasil audit BPK terhadap KPK, maupun dari laporan keuangan tahunan ICW yang selalu kami umumkan melalui website www.antikorupsi.org," ujar Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz dalam konferensi persnya di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Selasa (26/5).

Tak hanya itu, penerimaan dana yang bersumber dari APBN, APBD maupun keuangan negara haram untuk diterima ICW. Hal itu termaktub dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ICW.

"Berdasarkan anggaran rumah tangga, ICW dilarang menerima dana dana yang berasal dari APBN, APBD atau sumber keuangan negara lain. Itu tercantum di Pasal 10 ART ICW," papar dia.

Sebelumnya, pakar hukum dari Universitas Padjajaran, Romli Atmasasmita menuding ICW telah menerima proyek dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai hasilnya, lembaga tersebut menerima bayaran yang sumbernya berasal dari APBN.

"Bagaimana ICW tidak mau akui sebagai ormas menurut UU Ormas tapi terima proyek dari KPK dana APBN mau? Di mana tanggung jawab kalian," tulis Romli dalam akun Twitternya @romliatma.

Romli juga meragukan audit BPK untuk memeriksa neraca keuangan di KPK. Dia meyakini, dana APBN juga diterima oleh koalisi LSM antikorupsi lainnya.

"Apakah audit BPK RI juga dilakukan terhadap ICW dan koalisi LSM antikorupsi sebagai dana APBN KPK?" tutup Romli.