Merdeka.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan merespons keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pilpres satu putaran. Dia meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawal ketat pemilihan presiden satu putaran, lantaran dinilai rawan kecurangan.

"Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pilpres hanya dilakukan satu putaran sangat berpotensi menimbulkan kecurangan-kecurangan, karena tiap kandidat akan memberdayakan segala kekuatan yang ada untuk menang," kata Abdullah kepada Antara di Jakarta, Jumat (4/7).

Salah satu dasar kekhawatiran itu, kata Abdullah, adalah adanya pelanggaran yang terjadi saat pileg kemarin termasuk manipulasi suara.

"Untuk menghadapi hal itu di Pilpres 9 Juli nanti, sangat diperlukan netralitas penyelenggara atau pun pengawas pemilu di seluruh Indonesia," ujar dia.

Kecenderungan negatif lain yang harus diperhatikan adalah adanya politik uang yang menurut ICW polanya berubah bila dibandingkan politik uang saat Pemilu 9 April 2014.

"Saat pemilu legislatif lalu pelakunya kandidat langsung maupun timnya. Namun dalam pilpres, itu dilakukan oleh tim bayangan yang tidak terdaftar secara resmi," ujar dia.

Karena tidak dilakukan secara gamblang itulah, ICW sulit menemukan indikasi pelanggaran pemilu oleh pasangan capres. "Untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara ketat menjelang hari-H tanggal 9 Juli 2014 dan setelahnya karena di waktu-waktu ini sangat rawan politik uang," ujar dia.

Salah satu praktik kecurangan yang perlu dicermati, kata Abdullah, kemungkinan pemilih membawa kamera atau alat komunikasi ke bilik suara karena mereka bisa mendokumentasikan pilihan yang berpotensi untuk ditransaksikan.