ICW sebut pejabat kementerian paling rentan terlibat korupsi
Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pegawai atau pejabat kementerian dianggap memiliki peran besar dalam kasus korupsi. Bahkan, jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan kalangan swasta, kepala dinas maupun anggota DPR/DPRD.
"Aktor pertama adalah pejabat atau pegawai kementerian (42,6 persen). Kedua, direktur, konsultan dan pegawai swasta, (18,9 persen). Ketiga, kepala dinas, (8,6 persen), keempat, Anggota DPR/DPRD (7,5 persen), kelima direktur atau pejabat BUMD (5,1 persen), keenam, kepala daerah (3,7 persen)," papar aktivis ICW Abdullah Dahlan di kantor Fitra di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (18/9).
Pada kesempatan yang sama, Abdullah juga mengomentari rencana DPR yang tengah mengusung pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang disusun dalam RUU Pilkada.
"Sudah jelas, bahwa anggota DPR/DPRD itu banyak yang menjadi bagian dari aktor korupsi, kalau pilkada harus dipilih oleh DPRD, maka demokrasi rakyat akan dibajak oleh elit-elit politik," katanya.
Menurutnya, banyak cara untuk membenahi praktik demokrasi di daerah yang high cost tanpa harus merubah sistem yang sedang berjalan. Oleh karena itu, ia mengatakan RUU Pilkada tetap harus ditolak.
"Pemilukada oleh DPRD harus ditolak bila melihat argumentasi yang dibangun, dan banyak jalan untuk membenahi, bila alasan anggota DPR itu high cost, salah satunya seperti yang diusulkan mbak Yenny dari Fitra dengan mengganti beban biaya pemilukada ke APBN bukan APBD," tegasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketua KPK Wanti-Wanti Pejabat Negara soal Konflik Kepentingan: Itu Wujud Nyata Korupsi!
"Conflict of interest (benturan kepentingan) bukan lagi sekedar embrio korupsi melainkan wujud nyata perilaku korupsi itu sendiri," kata Nawawi.
Baca SelengkapnyaICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.
Baca SelengkapnyaDewas Nyatakan 12 Pegawai KPK Terbukti Pungli di Rutan Koruptor, Uang Diterima Capai Ratusan Juta
Dewas KPK menyatakan 12 pegawai KPK bersalah terkait pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Korupsi Rumah Jabatan DPR RI Bikin Negara Rugi Miliaran Rupiah
enurut Ali, peningkatan status perkara ke tahap penyidikan sudah disepakati.
Baca SelengkapnyaLaporan IPW soal Dugaan Gratifikasi Ganjar Harus Dipisahkan dari Politik
Jika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.
Baca SelengkapnyaLawan Korupsi, Capres Anies Berencana Beri hadiah Layak Bagi Pemburu Koruptor
Rencana itu bakal diwujudkan ketika Anies terpilih sebagai presiden.
Baca SelengkapnyaDilaporkan ke Dewas KPK Terkait Kasus Kementan, Alexander Marwata: Emang Gua Pikirin
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tak tahu dirinya dilaporkan ke Dewas KPK berkaitan dengan penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan.
Baca Selengkapnya