Merdeka.com - Kasus perseteruan antara KPK vs Polri terus berlanjut. Calon Kapolri yang disetor oleh Presiden Joko Widodo malah dijadikan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi pun kini telah menunjuk Plt Kapolri, Komjen Badrodin Haiti. Sampai kapan Kapolri definitif terpilih?

Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Feri Irawan, harusnya Presiden Jokowi meniru mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat memilih Kapolri. Jokowi diminta melibatkan pihak-pihak lain, seperti saat memilih para menteri dulu.

"Jokowi harus mencontoh Pak SBY yang melibatkan instansi lain walaupun hak presiden," kata Ade Irawan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (8/2).

"Termasuk Kompolnas jangan memaksakan pihak-pihak tertentu hanya mempertimbangkan politis," imbuhnya.

Jokowi, imbuh Ade Irawan, harus belajar dari kasus Komjen Budi Gunawan yang diusulkan Jokowi Sebagai Kapolri, tanpa meminta pertimbangan usulan KPK dan PPATK.

"Saya kira presiden dan Kompolnas harus belajar dari pengusulan BG, yang prosesnya yang cenderung terburu-buru dan mengabaikan masukan KPK dan PPATK. Jangan sampai pemilihan pengganti BG melalui proses yang sama yang cenderung tertutup," papar Ade Irawan.

Keterlibatan KPK, imbuh Ade, sangat penting karena memiliki data-data penting yang bisa dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menentukan keputusan.

"KPK seharusnya dilibatkan karena memiliki data-data integritas pejabat publik KPK, PPATK dan Komnas HAM juga, bukan hanya Kompolnas," ujarnya.

Ditanya soal isu adanya penggeledahan kantor KPK oleh kepolisian, menurut Ade kalau pun memang ada, harusnya Presiden Jokowi menegur polisi.

"Mestinya presiden menegur kepolisian yang memang kalau ada berusaha menggeledah KPK. Presiden harus mendorong KPK menyelesaikan kasus sebelumnya yang diawali dengan BG," jawab Ade.