Merdeka.com - Anggota badan pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai PNS yang telah menjadi terpidana dalam suatu kasus korupsi seharusnya dipecat. Sangat tak masuk akal jika koruptor kembali masuk birokrasi, bahkan mendapat promosi jabatan.

"Jadi tidak ada satu alasanpun yang mendasar untuk memberikan kesempatan kepada koruptor PNS setelah menjalani pidana," tegas Emerson dalam diskusi Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (20/11).

Hal itu juga sesuai dengan Pasal 23 dalam UU Kepegawaian. Dalam pasal tersebut terinci poin-poin sebab seorang PNS itu diberhentikan. Emerson mengatakan, dalam kasus ini bisa disandarkan pada poin di mana seorang PNS itu melanggar sumpah janji jabatan karena melakukan tindak pidana korupsi.

Emerson mengatakan, ketika telah habis masa hukuman bagi PNS yang menjadi terpidana korupsi, tidak semestinya diangkat menjadi PNS atau bahkan dipromosikan dalam jabatan struktural. Kasus Azirwan menurut Emerson, bukti jika birokrasi masih memaafkan koruptor.

"Saat ini di lingkungan birokrasi mulai terjadi pergeseran dari sikap zero tolerance terhadap koruptor, menjadi 100 persen tolerance terhadap koruptor," ujarnya.

Seperti diketahui, pada September 2008 Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis Azirwan 2 tahun 6 bulan penjara. Azirwan dinyatakan telah terbukti menyuap anggota Komisi IV DPR dari fraksi PPP, Al Amin Nasution dalam perkara alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.

Namun anehnya, mantan Azirwan malah dipromosikan menjadi menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Pengakatan ini menuai kritik, sampai akhirnya Azirwan memilih mundur.