Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan ribuan calon PNS berstatus honorer kepada Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Mereka diduga ingin mengubah status menjadi PNS dengan menyogok. Ribuan calon PNS tersebut berasal dari enam kabupaten berbeda yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut.

"Kami menyerahkan nama-nama yang honorer 1.282 honorer siluman, kami yakin bahwa mereka lolos itu tidak bisa gratis, pasti bayar," kata Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Febri Hendri di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (18/3).

Menurut Febri, tes lewat jalur honorer ini sudah berlangsung masif dan sistemis karena melibatkan petinggi pemerintahan daerah bersangkutan.

"Kami minta Bareskrim Mabes Polri untuk mengusut kasus ini yang diduga melibatkan beberapa pejabat tinggi daerah, seperti Sekda, kepala BKD, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, beberapa Kepala Unit Satuan Kerja," lanjut Febri.

Adapun modus yang mereka lakukan itu dengan cara membayar sejumlah uang kepada orang 'dalam' agar bisa lolos. Uang bernilai hingga ratusan juta ini mereka serahkan setelah mereka lolos.

"Biaya berkisar antara 80 sampai 120 juta. Contoh ada 3 yang bayar biar bisa lulus. Mereka bayar sekitar 220 juta, lulus baru dibayar ada surat bermaterai. Semua ikut tes, mereka buat perjanjian dengan pegawai dinas mereka lulus mereka bayar," ujarnya.

Celakanya ICW memperkirakan setengah dari seluruh honorer masuk lewat menyogok. "Di Blitar ini ada 56 persen diduga palsu dari 500 yang lulus. Di Indonesia yang ikut CPNS kedua 650 ribu lebih yang lulus 280 ribu. Kita menduga separuh itu harusnya enggak masuk," paparnya.

Oleh karena itu dia mendesak agar kepolisian tegas melakukan penindakan terhadap aksi suap menyuap ini. Selain kepada Bareskrim Mabes Polri, ICW juga telah melaporkan ke Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.