Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membahas kenaikan harga BBM bersubsidi.

Agung mengatakan hal itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, saat menjawab pertanyaan wartawan terkait penolakan Partai Golkar terhadap program bantuan langsung tunai (BLT) seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Ya kita liat besok lah, besok kan Pak Ketua Umum Golkar akan bertemu Bapak Presiden," kata Agung.

Namun demikian, ia tidak mengetahui jadwal pasti keduanya akan bertemu. "Belum tahu jamnya," katanya.

Agung menambahkan, pada Rabu (8/5) nanti diagendakan sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden. Menurut dia, sidang tersebut kemungkinan terkait dengan APBN-P termasuk di dalamnya kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Besok paripurna, yang pukul satu itu paripurna, mungkin akan membahas itu (APBN-P). Karena tadi juga dibahas pemerintah menyadari perlu secepatnya, secepatnya kebijakan penaikan BBM ini diimplementasi," katanya.

Sementara itu, dalam sidang kabinet terbatas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dirinya siap mengambil kebijakan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi saat kompensasi terhadap masyarakat kecil yang terkena dampak juga telah siap untuk dilaksanakan.

"Dan saya mendengar ada perbincangan masyarakat di media massa menyangkut kapan kenaikan BBM, kenapa pemerintah seperti ragu-ragu. Sampaikan dengan gamblang, begitu bantuan kepada masyarakat yang memerlukan siap, maka harga BBM kita sesuaikan," kata Presiden saat memberikan pengarahan dalam sidang kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa sore.

Presiden menambahkan, dirinya tidak ingin memberikan ketidakpastian terkait kenaikan harga BBM bersubsidi, sebab menyangkut juga masyarakat kecil yang terkena dampaknya.

Untuk itu, Presiden meminta agar para menteri juga pro aktif terkait anggaran yang akan digunakan nantinya, terutama di dalam pembahasan APBN Perubahan 2013 nanti.

"Dan karena tidak semua kewenangan ada di tangan pemerintah, kalau menyangkut anggaran mesti dibicarakan oleh DPR RI maka kita harus pro aktif untuk itu," katanya.