Hutama Karya menang tender proyek pembangunan gedung KPK
Merdeka.com - PT Hutama Karya memenangkan tender proyek pembangunan gedung baru KPK. Hutama Karya terpilih dari dua peserta yang ikut proses tender yakni PT Wijaya Karya dan Waskita Karya.
"Kami peroleh melalui proses tender terbuka sesuai ketentuan yang ada," ujar Dirut HK Tri Widjoyanto, saat peresmian di Jalan Gembira, Jakarta, Senin (9/12).
Tri mengucapkan terima kasih kepada KPK yang telah mempercayakan pihaknya untuk membangun gedung tersebut.
"Kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan KPK atas kepercayaannya yang memberikan kepercayaan kepada PT Hutama Karya untuk istilahnya berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan gedung KPK," ujarnya.
HK berencana akan menyelesaikan gedung baru KPK tahun 2015. Nilai kontrak proyek yang disepakati yakni Rp 195 miliar dengan anggaran multi-years (kontrak tahun jamak).
"Punya nilai kontrak sekitar Rp 195 miliar. Insya Allah akan kami selesaikan sesuai dengan waktu yang tertera dalam kontrak yaitu 18 bulan kalender. Ini merupakan kontrak tahun jamak tiga tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015," jelas Tri.
HK dibantu dengan tim konsultan perencana PT Pandu Persada dan Manajemen konstruksi yakni PT Artefak. Keduanya menang dalam lelang tender proyek ini. Gedung baru KPK akan dibangun dengan Konsep secure, smart, green. Total anggaran pembangunannya yakni Rp 215 miliar.
"Di dalam desain kita memperhitungkan tingkat keamanan karena sebagian gedung ini digunakan untuk data dan penjagaan yang harus secure," ujar Sekjen KPK, Anies Basallamah.
"Smart. Kita juga menggunakan efisiensi penggunaan ac, listrik, air. Konsepnya green jadi pembangunan yang memperhatikan lingkungan hidup," jelasnya lagi.
Gedung tersebut akan dibangun di tanah seluas 8 hektare, yang tanahnya berbentuk trapesium. Untuk pembangunan gedungnya sendiri seluas 35.300 m, terdiri dari dua bangunan gedung. Pertama gedung untuk pegawai KPK 16 lantai dan memiliki 2 basement.
Sedangkan bangunan kedua, untuk para tahanan. Namun, pembangunan gedung penjara ini masih dalam tahap berikutnya lantaran masih ada pihak yang bersengketa. Anggaran untuk pembangunan gedung penjara ini juga belum terealisasikan.
"Gedung penunjang penjara, di tahap berikutnya karena masih ada satu penghuni yang belum berhasil kita negosiasi, yang bersangkutan ahli waris 10 orang, 6 setuju tapi masih ada yang belum setuju," jelas Sekjen KPK Anies Basallamah.
Nantinya, gedung penjara akan dilengkapi dengan ruang pemeriksaan sebanyak 70 ruangan dan dapat menampung 40 orang tahanan laki-laki dan 10 orang tahanan perempuan.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Waskita Karya Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 Triliun, Ada Proyek IKN Nusantara
Perusahaan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sampai dengan bulan November sebesar Rp14,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK Duga Keluarga Syahrul Yasin Limpo Ikut Tentukan Kontraktor Proyek di Kementan
KPK mengatakan, keluarga Syahrul Yasin Limpo diduga terlibat dalam menentukan kontraktor yang akan menggarap proyek di Kementan RI.
Baca SelengkapnyaSempat Mangkrak, Embung Senilai Rp2,5 Miliar di Kebumen Ini Justru Terbengkalai dan Ciptakan Masalah Baru bagi Warga
Proyek bendungan itu sempat mangkrak diduga karena kontraktornya tidak dibayar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
HUT ke-79 RI Digelar di IKN, Jokowi Targetkan 2 Hotel Rampung Dibangun
Jokowi targetkan dua hotel rampung sebelum perayaan hari kemerdekaan
Baca SelengkapnyaTernyata 70 Persen Gedung di Kota Tua Jakarta Milik Perusahaan BUMN, Bakal Ada Alih Kelola?
Erick berkelakar, jika BUMN diminta mengelola Kota Tua seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), hal itu patut dipertimbangkan.
Baca SelengkapnyaKantor LPS di IKN Bernama 'Arthadyaksa', Jokowi: Bermakna Pelindung Harta Nasabah
"Kompleks perkantoran LPS ini bernama Arthadyaksa yang bermakna pelindung nasabah," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
KPK Geledah Kantor PT Hutama Karya Buntut Kasus Proyek Jalan Tol Trans Sumatera
Baca SelengkapnyaKPK Telusuri Potongan Dana Insentif ASN untuk Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Ahmad Muhdlor Ali menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Selengkapnya