Merdeka.com - Manajer Humas PT KAI Daops IV Suprapto, mengatakan tabrakan antara KA Argobromo dan mobil Kijang di Desa Brambang, Kelurahan Brambang, Kecamatan Karangawen, Demak, Jawa Tengah, terjadi di pintu perlintasan liar. Kecelakaan itu sedikitnya menyebabkan 5 penumpang mobil tewas.

Besar kemungkinan, selain kelengahan sopir, kecelakaan juga disebabkan karena perlintasan kereta api liar (Desa Karangawen) km 20+56 antara Stasiun Tegowanu-Brumbung, itu tanpa dijaga oleh petugas. Apalagi di palang pintu seperti itu juga sering terjadi kecelakaan.

"Di wilayah kami, PT KAI Daops IV, masih banyak palang pintu kereta liar. Ada sekitar 198 palang pintu atau perlintasan kereta api liar. Palang pintu liar ini, selain tanpa izin dari Dirjen Perkeretaapian juga tidak dijaga oleh petugas penjaga palang pintu kereta. Akibatnya, besar kemungkinan akan sering terjadi kecelakaan di sana," kata Suprapto saat dikonfirmasi merdeka.com terkait terjadinya kecelakaan tersebut, Rabu (08/10).

Suprapto menjelaskan, jalur Tegal-Bojonegoro-Gundi ada memiliki 705 palang pintu atau perlintasan kereta api baik resmi maupun tidak resmi. Palang pintu tersebut dikelola dengan izin dari lembaga kereta api, dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian.

"Kalau KAI Daops IV di wilayah kami ada sebanyak 705 palang pintu. Sebanyak 507 merupakan palang pintu kereta api resmi dan sisanya sebanyak 198 palang pintu, merupakan perlintasan kereta api yang langsung bersinggungan dengan jalan raya tidak resmi yang sampai saat ini rawan dan sering terjadi kecelakaan di sana," ujarnya saat menemani kunjungan Wapres Boediono ke Jawa Tengah.

Suprapto melanjutkan, jika ingin menertibkan palang pintu kereta yang tidak resmi alias liar tersebut, maka harus diajukan ke Dirjen Perkeretaapian. Langkah ini harus dilakukan oleh kepala pemerintah daerah setempat dalam hal ini diajukan oleh Bupati, wali kota ataupun gubernur.

"Sesuai dengan Pasal 94 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian bahwa penutupan perlintasan kereta api sebidang sebagaimana ayat 1 merupakan kewenangan dari kepala daerah dalam hal ini pemerintah daerah setempat. Bukan kami ingin melempar kesalahan tetapi itu kewenangan dan kebijakan yang harus dilakukan kepala daerah sesuai undang-undang yang ada," tuturnya.