Merdeka.com - Peredaran Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, mulai merembet hingga ke desa-desa yang ada di daerah tersebut. Nampaknya, hukuman mati terhadap bandar narkoba belum membuat penjaja barang haram itu jera.

"Meski Pemerintah Jokowi-JK menindak tegas para pelaku pengedar narkoba bahkan hingga hukuman mati, namun tampaknya belum membuat jera para pengedar narkoba. Buktinya, peredaran narkoba saat ini bahkan makin mengkhawatirkan sebab ternyata bukan hanya di kota besar atau kota kabupaten, bahkan sudah masuk ke desa," kata Camat Tapango, Aco Djalaluddin di Polewali Mandar, Minggu (178/5).

Menurutnya, kondisi tersebut tentu mencemaskan bagi daerah ini. Sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi agar barang haram itu tak lagi merembes hingga ke wilayah pedesaan.

"Saya bertugas selaku camat telah memasuki usia ke delapan bulan, saya sungguh cemas karena tiap kali ada penggerebekan (narkoba,) dan sering kali saya dapat SMS dari Pak Kapolres bahwa ada warga saya yang terlibat, ini sungguh memprihatinkan kami semua karena desa-desa juga sudah mulai diserang narkoba," kata Aco Djalaluddin seperti dilansir Antara.

Data dari Polsek setempat dalam satu bulan terakhir, terdapat 10 orang warga kecamatan Tapango yang diduga terlibat dalam kasus narkoba. Terhadap kondisi seperti itu, dia meminta keterlibatan semua pihak untuk mencegah dan menangkal peredaran narkoba.

Dia menyatakan salah satu solusi yang paling ideal untuk memberantas narkoba adalah memperkuat ketahanan keluarga.

"Persoalan narkoba harus dicegah sedini mungkin karena penggunaan barang larangan ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia," katanya.

Camat Aco Djalaluddin mengaku menyambut gembira inisiatif Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Perguruan Tinggi Negeri Unsulbar yang telah membentuk Pos Daya Masyarakat (Pos Daya) percontohan di kecamatan Tapango.

"Pendirian Pos Daya Unsulbar di desa kami ini tentu sangat berharga, kami sangat berharap pos daya itu dapat ikut mencegah dan membangun pemberdayaan masyarakat mencegah narkoba,? kata Camat Aco Djalaluddin.

Pendirian Pos Daya Unsulbar sendiri dilangsungkan di Desa Jambu Malea, Kecamatan Tapango yang dihadiri Rektor Unsulbar Akhsan Djalaluddin, Kepala LPPM Kadir Paloloang, Dekan FISIP Burhanuddin, Dekan MIPA Muhammad Abdi serta para dosen Unsulbar para mahasiswa KKN Unsulbar posko kecamatan Tapango.

Saat menyampaikan presentasinya pada peresmian Pos Daya, Kepala LPPM Kadir Paloloang menjelaskan, Pos Daya dibentuk pihak Unsulbar sebagai bagian dari pengabdian masyarakat sebagai kelanjutan dari program Kuliah Kerja Nyata.

"Jadi setelah KKN untuk gelombang ini selesai, tentu pos daya akan terus berjalan, tujuan utama adalah pemberdayaan masyarakat, institusi penting di desa yang pernah ada kita dorong aktif kembali seperti Posyandu, semangat gotong royong kita ingin hadirkan dan aktifkan, jadi ancaman narkoba seperti itu dapat kita cegah sejak awal," kata Kadir.

Sementara itu, Rektor Unsulbar Akhsan Djalaluddin mengungkapkan sesuai tujuan awal pendirian Pos Daya, pihaknya tentu berharap jalinan kerjasama dan komunikasi antara kampus dan warga dan pemerintah di desa, kecamatan dan kabupaten terus terbina sehingga program pemberdayaan yang diusung Pos Daya dapat tercapai.

Mengenai pencegahan narkoba, Rektor Akhsan Djalaluddin mengaku ikut prihatin dan berjanji kampus akan terlibat aktiv dalam membangun pos ketahanan keluarga untuk mencegah makin meluasnya peredaran narkoba.

"Di Unsulbar terdapat 17 program studi, insya Allah dapat bersinergi untuk mendukung keberdaaan pos daya ini, misalnya untuk pengembangan produksi ternak agar lebih maksimal, kami di Unsulbar siap mengirim dosen peternakan untuk mendampingi petani ternak," ungkap Rektor Akhsan.

Pos Daya Unsulbar itu sendiri merupakan bagian dari program kerja LPPM melalui yang diintegrasikan bersamaan dengan kegiatan KKN Unsulbar di 16 desa, 8 kecamatan se provinsi Sulawesi Barat.