Merdeka.com - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lola Easter mengatakan, sampai saat ini penegakan hukum kasus-kasus korupsi di Indonesia masih dianggap remeh, bahkan oleh para pihak penegak hukum itu sendiri.

"Rata-rata vonis dari Pengadilan Tipikor terhadap para tersangka koruptor itu hanya hukuman penjara selama 2 tahun 7 bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa sampai saat ini, pengadilan sama sekali belum menganggap serius masalah pemberian hukuman, denda, dan pengembalian aset negara oleh para terpidana korupsi itu," kata Lola di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (16/3).

Lola mengatakan, seharusnya selain diberikan hukuman penjara, denda dan pengembalian aset negara, para terpidana korupsi yang telah terbukti bersalah itu juga harus dicabut hak politiknya.

Selain itu, dirinya juga menyayangkan sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang justru malah berencana memberikan remisi bagi para terpidana korupsi. Hal itu menyiratkan adanya ketidakseriusan pemerintah, dalam upaya-upaya menumpas praktik korupsi yang sudah hampir tidak terkendali setelah KPK terkesan di malfungsikan saat ini.

"Djoko Susilo dan Akil Mochtar saja, sampai saat ini dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Seharusnya pengadilan mulai menggalakkan hal tersebut. Saya rasa ini menjadi persoalan serius selain masalah disparitas perbedaan hukuman yang juga kerap terjadi," kata Lola.

"Soal rencana pemberian remisi oleh Menkum HAM, hal ini sangat berpotensi mengakibatkan para terpidana korupsi, yang masa hukumannya kadang malah lebih ringan daripada ketetapan UU Tipikor, jangan-jangan bisa menjalani masa hukumannya tidak sampai setengah dari total vonis keseluruhan terhadapnya. Itu kan bukti bahwa pemberantasan korupsi bukan makin meningkat kualitasnya saat ini, tapi sebaliknya," pungkasnya.