Merdeka.com - Helikopter jenis heli Bell 412 EP milik TNI AD kemarin terbang rendah di atas patung Bundaran Hotel Indonesia. Aksi helikopter itu pun menuai reaksi. Misalnya Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto. Dia mengatakan helikopter yang terbang rendah bisa mengancam keselamatan pengguna jalan di kawasan HI.

Oleh sebab itu Rikwanto mendesak kepada otoritas penerbangan militer agar memberi sanksi tegas kepada pemilik helikopter."Kalau sanksi dikembalikan ke otoritas penerbangan. Karena mereka yang membagi-bagi jalur udara. Makanya kita (polisi) akan koordinasi dengan pihak otoritas penerbangan dalam hal ini Halim Perdana Kusuma," kata dia kemarin.

Lalu bagaimana bisa helikopter terbang rendah seperti itu di tengah perkotaan. Siapa memberi izin dan bagaimana prosedurnya?

Humas Kementerian Perhubungan Bambang S Ervan menjelaskan, sesuai Undang-undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009, pengaturan lalu lintas udara di bagi menjadi dua, yakni otoritas penerbangan sipil dan militer. Kalau penerbangan sipil, otoritas jasa ada di kementerian perhubungan dan ATC (Air Traffic Controller).

Otoritas penerbangan sipil mengatur penerbangan yang diperuntukkan bagi sipil, termasuk pesawat helikopter. Perizinan (flight approved) terbang helikopter sipil ada dua, penerbangan reguler dan insidental. Reguler merupakan perizinan terbang bagi helikopter yang sudah memiliki rute rutin setiap terbang. Sehingga izin terbang cukup sekali.

Adapun insidental, lanjut Bambang, adalah izin terbang untuk helikopter carteran. "Yang carter izinya cuma sekali, setiap terbang dia mengajukan Flight Approved ke Kementerian Perhubungan. Nanti dia juga mendapat izin dari ATC. Jadi dia ini karena penerbangan tidak tetap, maka harus mengajukan izin setiap terbang," kata Bambang

Lalu bagaimana dengan penerbangan militer? Bambang melanjutkan, untuk penerbangan militer perizinan ada di bawah otoritas penerbangan TNI AU karena menyangkut keamanan udara. Biasanya otoritas penerbangan militer sudah memiliki peta lokasi-lokasi mana yang tidak boleh dilewati penerbangan sipil atau militer.

"Karena menyangkut scurity (keamanan) udara, maka perizinanya seperti apa itu bukan di kementerian perhubungan dan ATC bandara, tapi ke militer sendiri. Saya tidak tahu prosedurnya, karena memang berbeda," kata Bambang.

Sementara itu, Kadispen TNI AU Marsekal Muda Azman Yunus membenarkan. Biasanya, kata dia, penerbangan militer cukup meminta izin ke tower di Halim Perdana Kusuma. Menurut dia, memang ada beberapa wilayah udara yang tidak boleh dilewati pesawat, misalnya Rumah Presiden, Istana Negara, dan Instansi-instansi penting. Larangan itu berlaku bagi semua negara.

Kecuali, dia melanjutkan, ada masalah mendesak. Misalnya mengantar orang saki, prajurit terluka, latihan perang, atau lainya. Terkait dengan helikopter TNI AD yang terbang rendah di atas patung bundaran HI, menurut Azman, wajar bila polisi meminta ada sanksi atau semacamnya.

"Tapi kan itu polisi. Yang tahu kenapa terbang rendah kan TNI AD. Bisa jadi mereka mengangkut orang sakit, prajurit tertembak, atau hal lain yang sifatnya mendesak. Menurut saya ya biarkan Mabes AD yang menjelaskan apa urgensinya heli terbang rendah seperti itu," tuturnya.