Merdeka.com - Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) menunjuk Hashim Djojohadikusumo, sebagai koordinator tim hukum yang akan membawa sengketa hasil pemilihan presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hashim menegaskan, posisinya hanya sebagai penanggung jawab tim.

"Saya ditugaskan Pak Prabowo dan Pak Sandi, penanggung jawab tim hukum. Saya bukan sarjana hukum, bukan lawyer, saya hanya koordinator manajemennya," ujar Hashim di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (24/5).

Dia menyebutkan, ketua tim hukum pasangan Prabowo-Sandiaga adalah mantan pimpinan KPK, Bambang Widjajanto. Namun dia tidak menyebutkan nama anggota tim lainnya. Hashim hanya memastikan tim hukum Prabowo-Sandiaga cukup berpengalaman.

"Beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di MK. Beliau dibantu tim yang cukup pengalaman, nanti namanya diberitahukan di MK. Timnya cukup pengalaman dan cakap di bidang hukum," tegasnya.

Gugatan yang akan dilayangkan pasangan capres-cawapres, Prabowo-Sandiaga akan diserahkan ke MK malam ini.

Sebelumnya, anggota Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Denny Indrayana mengatakan syarat gugatan dan alat bukti untuk mendaftarkan sengketa Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah lengkap. Denny tidak merinci syarat-syarat gugatan yang sudah dipenuhi BPN Prabowo.

"Insya Allah, insya Allah (syarat gugatan sudah lengkap)," kata Denny di Jalan Kertanegara IV, Jakarta seperti dikutip Antara, Jumat (24/5).

Menurut dia, Prabowo yang akan menjelaskan kepada masyarakat sebelum gugatan disampaikan ke MK. "Nanti tunggu saja keterangan dari Pak Prabowo. Jam 14.00 WIB ya katanya," ujarnya.

Dia juga enggan menjelaskan kapan Prabowo akan mendaftarkan gugatannya ke MK. Namun pihaknya akan mengajukan gugatan Pemilu sebelum batas waktu berakhir.

"Nanti kita lihat perkembangannya. Insya Allah lebih cepat lebih baik," katanya.