Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengajukan realokasi anggaran RAPBN 2012 kepada Komisi VIII sebagai mitra kerjanya di DPR. Salah satu poin yang diajukan dalam realokasi itu adalah, BNPB meminta Rp 15 miliar.

Nilai sebesar itu akan dimanfaatkan untuk membeli tenda. Tapi bukan tenda untuk pengungsi, melainkan untuk dipakai saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat mengunjungi lokasi bencana. Pentingkah?

Usalan itu memang belum diketok palu. Namun, BNPB menegaskan kebutuhan tenda itu sangat mendesak.

"Ya kalau kebutuhan itu sebenarnya urgen, tapi bukan berarti mengabaikan kebutuhan lainnya," kata Ketua BNPB Syamsul Maarif di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/9) kemarin.

Model tenda yang direncanakan kurang lebih mengimitasi tenda portable milik Australia, Kanada dan Turki. Rencananya, tenda itu dibeli lebih dari satu.

"Itu tidak untuk satu saja tapi berpuluh-puluh. Jadi tendanya saja sekitar Rp 12 miliar tapi plus PPN jadi total Rp 15 miliar alokasinya," tambahnya.

Syamsul memastikan bahwa usulan pembelian tenda ini murni dari BNPB. Selain untuk melindungi Presiden SBY dari terik dan hujan saat berkunjung, menurutnya tenda itu juga bisa digunakan sebagai tempat steril bagi korban bencana alam.

"Itu inisiatif BNPB. Tapi bukan hanya untuk presiden saja, itu sebetulnya juga bisa jadi posko pengendali. Selain itu supaya nanti bisa menjadi tempat steril bagi warga yang terkena bencana, misalnya kalau rumah sakit rusak kan butuh tempat steril juga. Atau seperti di Bromo, itu kan dingin banget jadi butuh tempat yang memadai," klaimnya.

Saat ditanya soal besarnya nilai yang diajukan, Syamsul berkelit hal itu masih dalam pembahasan dan belum menjadi satu keputusan. Seandainya pun anggaran itu ditolak BNPB, dia mengaku pasrah. Meskipun dia menyadari posko itu sangat dibutuhkan apalagi bencana itu terjadinya di daerah-daerah terpencil.

"Harga masih rata-rata sekitar berapa kalau lebih bisa dikurangi. Kalau memang dalam pembicaraan anggaran ini tidak diterima juga nggak apa-apa. Tetapi untuk memaksimalkan di dalam pengendalian, maka posko ini diperlukan karena seperti Papua itu kan susah mencari tempat untuk pengendalian," jelasnya.

Mendengar angka miliaran, harusnya tenda yang direncanakan memiliki spesifikasi nomor wahid. Meski belum menjelaskan secara rinci, Syamsul sedikit membandingkan rencana tenda steril itu dengan yang dimiliki Presiden Libya Muammar Khadafi.

"Jadi begini, tenda itu istilahnya kurang bagus deh, bilang saja itu posko portabel. Padahal kalau Khadafi itu kan tenda yang bentuk rumah itu," kata Syamsul.

Lalu apa kata Istana soal tenda Rp 15 miliar itu? Mungkinkah sang presiden pernah mengeluh kepanasan atau kedinginan sehingga butuh dibelikan tenda dengan nilai sefantastis itu?

"Saya belum tahu itu," ucap Sekretaris Kabinet, Dipo Alam saat dikonfirmasi merdeka.com, kemarin.

Dipo menegaskan, setiap kali mengadakan kunjungan ke daerah maupun lokasi bencana, dana yang digunakan Presiden dan rombongan tidak pernah memakai uang negara. Menurutnya, SBY justru meminta dana itu dicomot dari anggaran rumah tangga Istana.

"Setiap kali, kami selalu usahakan menggunakan anggaran sendiri," tegas Dipo.

Terkait soal pengadaan tenda yang mencapai Rp 15 miliar, Dipo menolak memberikan komentar lebih lanjut. "Tanyakan saja pada Menkeu," singkatnya.

Jika memang tak ada permintaan dari Presiden, lalu kenapa BNPB mengajukan anggaran sebanyak itu hanya untuk puluhan tenda? Atau pun, jika beralasan tenda juga bisa dijadikan area steril di daerah bencana, benarkan sampai menghabiskan Rp 15 miliar untuk membeli tenda yang kelasnya setara dengan negara luar?

Semoga tidak hanya pemborosan semata.