Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hari Tani Nasional, seribuan petani geruduk DPRD Sumut

Hari Tani Nasional, seribuan petani geruduk DPRD Sumut Demo petani Medan di Hari Tani Nasional. ©2014 Merdeka.com/Yan Muhardiansyah

Merdeka.com - Hari Tani Nasional, Selasa (24/9), di Medan diwarnai aksi unjuk rasa. Sekitar seribuan petani berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara di Jalan Imam Bonjol Medan. Mereka menuntut reformasi agraria dan kebijakan yang menyejahterakan petani.

Para petani yang berunjuk rasa tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Utara. Mereka memulai aksinya dengan melakukan long march dari Lapangan Merdeka menuju Gedung DPRD Sumut. Di sana mereka berorasi dan menyampaikan pernyataan sikapnya.

"Laksanakan reformasi agraria sesuai dengan amanat Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 untuk mewujudkan kemandirian pangan," kata Zubaidah, koordinator aksi dalam orasinya.

Dalam aksi itu, massa SPI juga menyatakan kebijakan pertanian yang dijalankan pemerintah masih mengikuti pola kebijakan Orde Baru. Kebijakan yang dibuat lebih mengutamakan kepentingan pasar dan korporasi.

"Petani tidak lagi jadi soko guru pangan nasional, sehingga krisis pangan menjadi masalah krusial yang tidak terselesaikan," kata Zubaidah.

SPI Sumut juga menyoroti kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang pernah membentuk Tim Rekonstruksi Sengketa Lahan di lahan bekas HGU PTPN II seluas 56.341,73 hektare di Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Namun dalam perjalanannya kebijakan itu dinilai belum bisa memberikan kontribusi positif dalam kerangka penyelesaian permasalahan keagrariaan di Sumut.

"Kami mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui DPRD Sumatera Utara agar segera membentuk tim penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan ormas tani sebagai salah satu unsurnya," ujar Zubaidah.

SPI Sumut juga menuntut perlindungan keamanan dan hukum kepada para petani. Mereka meminta agar setiap oknum yang melakukan tindakan kriminal, seperti kekerasan, kepada setiap petani ditindak tegas.

Para pendemo mencontohkan tindak kekerasan berupa perusakan rumah dan posko petani di Suka Makmur, Bandar Pasir Mandoge, Asahan. Sedikitnya 3 unit rumah dibakar di sana. Mereka menuding oknum aparat berseragam dan preman terlibat dalam aksi kekerasan ini.

(mdk/mtf)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mengenang Chatib Sulaiman, Tokoh Perjuangan Kemerdekaan yang Namanya Bak Terlupakan

Mengenang Chatib Sulaiman, Tokoh Perjuangan Kemerdekaan yang Namanya Bak Terlupakan

Tokoh perjuangan kemerdekaan asal Tanah Datar ini mulai dilupakan, bahkan namanya sendiri sudah diajukan sebagai pahlawan nasional sejak lama

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan

Dirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan

SIG memiliki fokus menciptakan program-program inovasi lingkungan dan sosial berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya
Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan, Gibran: Kita Tak Ingin Tanah Adat Dirampas Pengusaha Besar

Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat Disahkan, Gibran: Kita Tak Ingin Tanah Adat Dirampas Pengusaha Besar

. Keberadaan UU itu nantinya akan memberikan ketegasan pada tanah atau hutan adat tersebut agar tak berpindah tangan ke pihak-pihak yang pada akhirnya merugikan

Baca Selengkapnya
22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

22 Desember 1948: Sjafruddin Prawiranegara Mendirikan Pemerintahan Darurat RI di Sumatra Barat

Berawal dari Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948, PDRI pun didirikan di Sumbar.

Baca Selengkapnya
Menjelajah Hutan Bonsai Fatumnasi di NTT, Ribuan Pohon Kerdil Berusia Ratusan Tahun Bentuknya Bak Orang Menari

Menjelajah Hutan Bonsai Fatumnasi di NTT, Ribuan Pohon Kerdil Berusia Ratusan Tahun Bentuknya Bak Orang Menari

Selain alamnya yang indah, Fatumnasi juga dihuni oleh suku tertua di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Perjuangan Pj Gubernur Bahtiar Galakkan Budidaya Pisang Cavendish di Sulsel

Perjuangan Pj Gubernur Bahtiar Galakkan Budidaya Pisang Cavendish di Sulsel

Bahtiar lebih banyak menghabiskan waktu kerjanya di daerah dibandingkan di Kota Makassar.

Baca Selengkapnya