Hari Kebebasan Pers, SKPD di Malang dinilai tak ramah wartawan

Merdeka.com - Koalisi Jurnalis dan Persma (Pers Mahasiswa) Malang Raya mengusung tiga tema besar dalam peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional atau World Press Freedom Day (WPFD) 2016. Ketiga tema tersebut meliputi kekerasan terhadap jurnalis, kebebasan informasi publik, serta kemerdekaan berekspresi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Malang Raya.

Koalisi Jurnalis terdiri dari IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Korda Malang Raya, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Malang, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Malang dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Malang. Puluhan orang menggelar aksi di depan Balai Kota Malang, menyuarakan tiga isu tersebut.

Humas aksi, Hari Istiawan mengatakan, pers di Indonesia masih belum bebas dari ancaman kekerasan. Jurnalis masih menjadi profesi paling berbahaya, sering mendapat intimidasi saat bekerja.

"Terbaru, kekerasan menimpa Ardi Bayage, jurnalis Suara Papua yang ditangkap oleh aparat ketika menjalankan tugas jurnalistiknya," kata Hari Istiawan di Balaikota Malang, Selasa (3/5).

Kasus kekerasan terhadap jurnalis, kata Hari, juga terjadi di Malang. Dua wartawan, Nurlayla Ratri dan Darmono (Radar Malang) mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat ketika meliput kecelakaan Super Tucano.

"Koalisi jurnalis menolak tegas segala bentuk tindakan kekerasan terhadap wartawan," katanya.

Koalisi Jurnalis Malang Raya juga mengkritisi kebebasan informasi publik di Malang Raya. Sejumlah instansi di Malang Raya dinilai tidak ramah wartawan dan sulit memberikan data dan informasi. Lembaga publik di Malang Raya banyak belum memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

"Beberapa instansi dan SKPD, juga pejabatnya terkesan menutup diri atas informasi yang dibutuhkan jurnalis dan publik," imbuhnya.

Koalisi jurnalis menyampaikan teguran atas sulitnya akses informasi publik di Kota Malang. Surat teguran disampaikan melalui Wakil Walikota Malang, Sutiaji yang menemui para jurnalis dan aktivis Persma.

Pemkot mendapatkan daftar SKPD yang dinilai tidak ramah wartawan. Sementara teguran untuk instansi di luar Pemkot, dikirimkan melalui faksimil.

Beberapa lembaga dan badan publik yang masih sulit untuk diakses informasinya seperti instansi rumah sakit. Misalnya Rumah Sakit Syaiful Anwar (RSSA) Malang sampai RSUD Kepanjen.

"Kami akan sampaikan kepada SKPD yang dinilai sulit menyampaikan informasi. Dan tahun 2017 nanti, kami akan membuka anggaran kepada publik melalui e-bujeting," kata Sutiaji.

Koalisi juga mengkritisi pengekangan kebebasan berekspresi di kampus. Sejumlah larangan yang dinilai sebagai pengekangan terhadap karya aktivis Persma.

Sejak satu tahun terakhir ini terjadi pembatasan kebebasan berekspresi di sejumlah perguruan tinggi negeri. Mulai dari larangan diskusi film Samin vs Semen di Universitas Brawijaya sampai larangan diskusi LGBT di Universitas Islam Negeri Malang.

"Seperti beberapa waktu lalu, ketika teman-teman akan membuat diskusi tentang LGBT dilarang oleh pihak kampus. Kasus terbaru pengekangan karya jurnalistik, ada di Jember dan Poros, Jogjakarta," tegas Bayu, aktivis Persma dari Universitas Brawijaya.

Perguruan Tinggi, katanya seharusnya menjadi tempat ide dan gagasan dirumuskan dan diperdebatkan, tetapi justru menutup diri. Perguruan tinggi yang sepatutnya menghasilkan manusia dengan kadar intelektual tinggi, justru melakukan tindakan yang tidak intelektual.

"Sayangnya pejabat di kampus, malah bertindak yang tidak intelektual yakni dengan aneka bentuk pelarangan," imbuhnya.

Koalisi menyerukan enam sikap yakni penuntasan kasus pembunuhan jurnalis dan tolak praktik impunitas, menolak kekerasan dan intimidasi, menuntut badan publik untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi, menolak pembatasan berekspresi terutama di perguruan tinggi, meminta jurnalis bekerja secara profesional dan mematuhi kode etik dan meminta semua pihak yang dirugikan atas pemberitaan agar menyelesaikan sengketa sesuai UU Pers.