Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Hari Ini, Komisi III DPR Raker dengan Jaksa Agung Bahas Jiwasraya

Hari Ini, Komisi III DPR Raker dengan Jaksa Agung Bahas Jiwasraya dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan Komisi III akan melaksanakan Kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung pada hari ini, Kamis (16/1). Rencananya rapat itu akan dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB.

"Kita akan rapat kerja dengan Jaksa Agung Kamis," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu 15 Januari 2020.

Dia mengungkapkan, Raker ini niatnya untuk menanyakan banyak hal, termasuk terkait proses hukum kasus PT Jiwasraya.

"Kita akan dalami isu Jiwasraya itu juga," ujarnya.

Politisi PKS itu menyebut Raker tersebut akan dihadiri Jaksa Agung ST. Burhanudin guna membahas berbagai hal terkait kinerja Kejaksaan.

Selain itu, Aboe menyatakan Fraksi PKS sudah sepakat untuk membuat Pansus Jiwasraya dan interpelasi BPJS kesehatan.

"Kita fokusnya Fraksi PKD mengusulkan dibentuk pansus dan interpelasi," ucapnya.

Sementara itu, berbeda dengan PKS, PPP dan Gerindra lebih sepakat agar kasus Jiwasraya dibentuk Panja komisi daripada Pansus.

Menurut Arsul Panja akan ada di tiga komisi yakni komisi VI sebagai mitra BUMN, Komisi III terkait hukum dan Komisi XI terkait pengawasan keuangannya.

"Fokus kita ke ikhtiar memaksimalkan pengembalian kerugian nasabah, menurut saya pansus nggak tepat. Itu biar Panja di komisi terkait, misal Komisi VI atau didukung di Komisi III terkait penegakan hukum dan Komisi XI terkait pengawasan di lembaga keuangan," jelasnya.

Panja di komisi XI menurut Arsul saat ini dibutuhkan, sebab OJK hingga kini masih berdiam diri.

"Karena kan sampai sekarang masih diam itu OJK. Padahal, sistem pemerintahan kita kan mengamanahkan pengawasan bank atau lembaga keuangan ada pada OJK. Ini kok tidak ada early warning. Sampai sekarang kan OJK masih diem-diem aja. Yang galak kan BPK. Ini yg harus ditanya kenapa OJK diam," tutupnya.

Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Dijadwalkan akan Gelar Pleno Rekapitulasi Suara, Kantor KPU Jayapura Malah Digeruduk Massa

Dijadwalkan akan Gelar Pleno Rekapitulasi Suara, Kantor KPU Jayapura Malah Digeruduk Massa

Massa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Komisi III Minta Kejagung Tetap Jaga Netralitas di Pemilu 2024

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tetap menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Mahfud Sebut Hak Angket Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi, Begini Penjelasannya

Proses hak angket di DPR bisa berjalan berbulan-bulan.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Soroti Kasus TPPO Modus Ferienjob ke Jerman: Jangan Sampai Korban Bertambah

Komisi III DPR Soroti Kasus TPPO Modus Ferienjob ke Jerman: Jangan Sampai Korban Bertambah

Komisi III DPR menilai kasus tersebut adalah masalah hukum serius.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya