Merdeka.com - Jelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014, dana bantuan sosial dianggap rawan terjadi penyelewengan. Sebab, sejumlah elit partai politik dan ketua umum partai saat ini menduduki jabatan di kementerian-kementerian.

Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifuddin Sudding menegaskan, partainya mendukung pembekuan pencairan bantuan sosial (Bansos) sampai tuntasnya Pemilihan Umum. Menurut Sudding, pihaknya amat memahami penundaan atau pembekuan pencairan Bansos yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) sampai selesai Pemilu.

"Pemaksaan pencairan dalam jumlah yang besar menjelang pemilu mengundang kecurigaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan partai koalisi," kata Sudding kepada wartawan, Jakarta, Rabu (2/4).

Apalagi, lanjut Sudding, KPK juga meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos itu mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012.

Sudding juga tidak menampik sinyalemen pencairan dana ini untuk kepentingan partai koalisi. Sebagai contoh, Kementerian Agama yang dipimpin ketua umum PPP punya alokasi anggaran bansos Rp 11,5 triliun. Demikian pula Kementerian Sosial yang dipimpin elit parpol PKS punya anggaran bansos yang mencapai Rp 5,5 triliun.

Itu belum termasuk Kementerian Pertanian ( PKS) Rp 4,9 triliun, Kementerian Perumahan Rakyat (PPP) Rp 1,8 triliun, atau Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Golkar ) yang mencapai Rp 595 miliar.

"Mengapa bukan tahun lalu? Ini tahun politik. Rakyat sudah sangat cerdas untuk sekadar membaca fenomena ini," tegasnya.

Diketahui, dalam APBN 2014 dana bansos cuma sebesar Rp 55,86 triliun. Namun, ada perubahan akhir merujuk keputusan presiden (Keppres) sehingga alokasinya menjadi Rp 91,8 triliun. Padahal, realisasi bansos pada Februari lalu mencapai Rp 7,4 triliun.

"Karena itu Fraksi Hanura sepakat dengan KPK menunda pencairan dana Bansos ini sampai selesai Pemilu," tandasnya.