Merdeka.com - Majelis Hakim Tipikor menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada bekas Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana. Tak hanya itu, Sutan juga didenda sebesar Rp 500 juta subsidair 1 tahun kurungan.

Majelis Hakim menilai, Sutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi terkait pembahasan APBNP di Kementerian ESDM tahun anggaran 2013.

"Menyatakan terdakwa sutan Bhatoegana telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primer dan kedua lebih subsidair," kata Ketua Majelis Hakim, Artha Theresia dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/8).

Majelis Hakim menyatakan, bahwa Sutan terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum membacakan amar putusannya, Majelis Hakim lebih dulu mempertimbangkan beberapa hal. Untuk yang meringankan, Sutan adalah kepala keluarga yang masih memiliki tanggungan keluarga.

Sementara‎ hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa dianggap tidak mendukung program pemerintah yang tengah giat memberantas korupsi. Kemudian, perbuatan Sutan dianggap bertentangan dengan slogan-slogan anti korupsi yang didengungkan terdakwa.

"Terdakwa dinilai tidak mengakui kesalahan dan berbelit-belit. Sikap terdakwa tidak mencerminkan seorang anggota DPR," papar Hakim Artha.

Putusan yang dijatuhi Majelis Hakim sebanding dengan tuntutan JPU KPK. Sebelumnya, JPU KPK menuntut agar Sutan dihukum dengan pidana penjara selama 11 tahun dengan denda sebesar Rp 500 juta subsidair enam bulan kurungan.