Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, menguraikan perbuatan Ahmad Fathanah yang menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman. Fathanah kemudian memberikannya kepada penyelenggara negara, yakni mantan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Luthfi Hasan Ishaaq . Bahkan menurut hakim, Luthfi dan Fathanah bahu-membahu melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut Hakim Anggota I Made Hendra, Fathanah terbukti melanggar pasal Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasannya adalah perbuatan Fathanah yang menerima suap Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, melalui perantara Direktur Operasional PT IU, Arya Abdi Effendy alias Dio, dan Direktur HRD dan General Affair PT IU, H. Juard Effendi, tidak dapat dilepaskan dari penyelenggara negara, yakni mantan Anggota Komisi I DPR RI sekaligus bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq .

"Bahwa janji komisi Rp 40 miliar supaya bisa meloloskan permintaan 8000 ton kuota impor daging, yang dijanjikan oleh Elizabeth dan Fathanah, kemudian diberitahukan kepada Luthfi. Setelah mendengar janji itu, Luthfi baru bergerak mencoba mempengaruhi kebijakan kuota impor daging sapi," kata Hakim I Made Hendra, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (4/11).

Hakim Anggota Joko Subagyo menyatakan, uang suap itu akan diberikan Fathanah kepada Luthfi, supaya Luthfi sebagai penyelenggara negara melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, yakni mempengaruhi kebijakan Menteri Pertanian Suswono dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro, soal penambahan kuota impor daging sapi untuk PT Indoguna Utama.

Hakim Joko mengatakan, setelah mendengar janji dari Fathanah, Luthfi langsung bergerak mencari cara mempengaruhi Suswono. Hal itu terbukti dengan menyampaikan pesan dan dokumen dari Elizabeth soal kuota impor daging sapi kepada teman dekat Suswono, Soewarso, kemudian mempertemukan Suswono dengan Elizabeth di Hotel Aryaduta di sela-sela kegiatan Safari Dakwah PKS di Medan, Sumatera Utara.

Luthfi juga memanggil Sekretaris Menteri Pertanian, Baran Wirawan, ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS, dan menitip pesan supaya Suswono peka terhadap kebijakan kuota impor daging sapi.

"Semua unsur pidana perbuatan terdakwa Ahmad Fathanah dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi," kata Hakim Joko.