Merdeka.com - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda persidangan kasus dugaan penguasaan senjata api ilegal dengan terdakwa Purnawirawan Jenderal TNI Kivlan Zen. Kivlan Zen dan penasihat hukumnya sedianya membacakan eksepsi, pada Kamis (3/10).

Hakim Hariono lebih dulu meminta, Tonin Tachta Singarimbun menunjukkan legalitas sebagai penasihat hukum dari Kivlan Zen.

Sebab pada persidangan lalu, Jaksa Penuntut Umum meragukan administrasi dari salah satu pengacara dari Kivlan Zen.

"Ada hal-hal yang menurut majelis perlu untuk diklarifikasi. kami tegaskan di sini kami tidak mencampuri urusan internal dari organisasi advokat. Namun karena masing-masing pihak ada yang keberatan, memberikan tanggapan. Kami ingin masalah ini lebih dulu diselesaikan," kata Hariono.

Dalam putusan oleh Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia pada 19 Juli 2019, Tonin Tachta diberhentikan sementara dari profesi pengacara.

Putusan itu tercantum dalam perkara kode etik profesi advokat nomor 157/DPP-KAI/KPO/DK/VII/2019.

Hariono meminta JPU mendatangkan perwakilan organisasi yang telah memberikan putusan tersebut.

"Sekali lagi kami tidak mencampuri urusan, namun kami pandang perlu agar perkara tidak berlarut," ujar dia.

Sementara itu, JPU Fahtoni meminta kelonggaran waktu pekan depan. Hakim pun memutuskan untuk tidak melanjut persidangan. "Karena ini belum selesai keabsahan eksepsi jangan diajukan sekarang," ujar dia.

Di samping itu, Hakim juga mempertimbangkan pada kesehatan Kivlan Zen.

Pihaknya menerima surat dari RSPAD Gatot Subroto yang ditandatangani oleh Dr Lukman yang menyatakan bahwa Kivlan meminta untuk dilakukan operasi pengangkatan corpus alienum.

"Setelah kami pertimbangkan dalam hal ini karena memang berkaitan dengan masalah kesehatan maka kami juga akan melakukan pembantaran berdasarkan penetapan dari majelis," ujar dia.

Hariono menyatakan, kondisi terdakwa yang sedang sakit tidak mungkin dihadirkan di persidangan.

Reporter: Ady Anugrahadi